Bertemu Presiden Jokowi, PGRI Bahas 3 Hal Ini Termasuk Pelajaran Sejarah

KOMPAS.com - Soal guru honorer, isu penghapusan mapel sejarah, dan perlindungan siswa selama PJJ di masa Pandemi Covid-19 menjadi tiga isu penting diangkat PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) saat bertemu Presiden Joko Widodo.  

Ketua Umum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi bertemu Presiden Jokowi, di Istana Negara pada Senin 21 September 2020.

Melalui rilis resmi (23/9/2020), Unifah atas nama PGRI berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang berkenan mendengarkan perjuangan PGRI.

Beberapa pokok bahasan diangkat PGRI saat bertemu Presiden di antaranya; masalah CPNS honorer PPPK yang sudah lulus, perhatian kesejahteraan honorer, penolakan reduksi mata pelajaran sejarah, serta perlindungan guru siswa dalam PJJ.

Selain itu dalam pertemuan tersebut PGRI juga membahas isu lain termasuk permohonan agar klaster pendidikan ditempatkan di luar RUU Cipta Kerja, penguatan peran LPTK, dan lain-lain.

"Kami sangat bersyukur perjuangan PGRI telah langsung disampaikan dan didengar Presiden Jokowi" ujar Prof.Unifah. "Semoga Pak Presiden Jokowi selalu sehat, dan kuat dalam melewati ujian pandemi yang luar biasa ini", tambah Unifah saat berjumpa Presiden.

Terkait isu mapel sejarah

Sebelumnya, melalui rilis resmi (20/9/2020), Prof. Unifah menyampaikan PGRI keberatan mata pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum jika rencana penyederhaan kurikulum ini benar adanya.

"Arah dan tujuan bangsa ini ke depan, tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan dan cita-cita pembentukan bangsa ini. Karena itu, anak bangsa harus memahami sejarah bangsa sebagai identitas nasional termasuk keluhuran budaya dan peradaban bangsa ini yang telah terbangun selama ribuan tahun," jelas Prof. Unifah.

PGRI menilai pelajaran sejarah berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya sehingga terbentuk watak yang baik dari suatu bangsa.

"Jangan sampai generasi penerus melupakan jati diri dan identitas bangsanya," tegas Ketum PGRI.

Oleh karenanya, Pengurus Besar (PB) PGRI menolak rencana menghapus pelajaran sejarah di jenjang SMA dan SMK. Pelajaran sejarah dipandang sangat penting bagi pembentukan peserta didik yang berkarakter baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Tambahan lagi, Prof. Unifah menjelaskan pendidikan harus dimaknai dalam pengertian yang lebih luas, yakni pendidikan yang memanusiakan manusia dengan mengedepankan penanaman watak baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa.

"Salah satu fungsi pelajaran sejarah adalah mengembangkan keteladanan dan karakter. Pelajaran sejarah berperan penting dalam mengembangkan jati diri bangsa, mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa, mengembangkan inspirasi, kreativitas, dan menanamkan nasionalisme yang produktif," jelasnya.

Selain itu, PB PGRI meminta kepada Mendikbud untuk mengkaji secara cermat penyederhanaan kurikulum 2013 dengan melibatkan para ahli dan mendengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan.