Sejumlah Dualisme Partai Politik di Indonesia Usai Tragedi 27 Juli 1996...

Peristiwa yang kedua semakin memanas, karena dualisme tersebut melibatkan Gus Dur pada 2007.

Setelah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipecat oleh Dewan Syuro yang diketuai Gus Dur, situasi internal PKB memanas dan terbelah menjadi dua kubu.

Kubu Gus Dur dan Cak Imin menggelar MLB masing-masing. Dilansir dari harian Kompas, hasil MLB kubu Cak Imin di Ancol, Jakarta memutuskan untuk mencopot jabatan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro digantikan oleh Aziz Mansyur.

Nama Yenny Wahid juga didepak dari jabatan Sekretaris Jenderal PKB, digantikan oleh Lukman Edy.

Konflik di internal PKB tersebut pun berakhir setelah pengadilan memutuskan bahwa kepemimpinan PKB yang sah berada di bawah komando Cak Imin.

Baca juga: Perseteruan Cak Imin Vs Yenny Wahid dan Luka Lama Konflik PKB...

2. Dualisme Partai Golkar Tahun 2014

Dualisme kepemimpinan juga pernah dialami oleh Partai Golkar. Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saling berseteru.

Kedua kubu tersebut membentuk dua pengurus partai yang berbeda berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dilakukan masing-masing.

Adanya dua munas yang berbeda itu terjadi akibat penyusunan rencana munas yang dinilai tak demokratis oleh sejumlah kader.

Dilansir dari harian Kompas, PTUN Jakarta menolak gugatan kubu Aburizal Bakrie dan memenangkan kubu Agung, tapi Mahkamah Agung memenangkan kasasi kubu Aburizal.

Kisruh itu berakhir setelah Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada tahun 2016 yang mengangkat Setya Novanto sebagai ketua umum partai berlambang beringin tersebut

Baca juga: Gaduh Partai Golkar Jelang Munas...

3. Dualisme PPP  Tahun 2014

Selain Partai Golkar, di tahun 2014 juga terjadi kisruh dualisme kepemimpinan di Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dualisme itu bermula setelah ketua umum PPP Suryadharma Ali dipecat dari partai berlambang Ka’bah tersebut karena menjadi tersangka korupsi.

Adanya kekosongan posisi ketua umum membuat Kubu Romahurmuziy (Romi) menggelar muktamar di Surabaya yang mengangkat Romi sebagai ketua umum.

Sementara di tempat lain, kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta yang mengangkat Djan Faridz sebagai ketua umum.

Dalam Kompas disebutkan bahwa kisruh tersebut membuat kubu Djan Faridz menggugat ke PTUN. Gugatan itu sempat menang hingga tingkat kasasi, tetapi kalah dalam peninjauan kembali.