Sejumlah Dualisme Partai Politik di Indonesia Usai Tragedi 27 Juli 1996...

KOMPAS.com - Tanggal 27 Juli 1996 merupakan saat terkelam bagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan dunia politik Tanah Air.

Pada hari itu terjadi tragedi dan pertumpahan darah, setelah kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58 Jakarta Pusat diambil alih secara paksa.

Peristiwa itu pun lantas dikenal dengan sebutan Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli. Komnas HAM mencatat, terdapat 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan dalam peristiwa tersebut.

Kudatuli terjadi tidak lepas dari adanya dualisme kepemimpinan di tubuh PDI. Kepemimpinan partai berlambang banteng itu terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Megawati Soekarnoputri dan satu lagi kubu Suryadi.

Peristiwa Kudatuli dikaitkan dengan konflik internal partai saat Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara yang diwarnai kericuhan. Situasi memanas karena Suryadi disebut mendapat dukungan dari Presiden Soeharto.

Baca juga: 25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Setelah Orde Baru tumbang, Megawati pun lantas mendeklarasikan berdirinya PDI-Perjuangan (PDIP) yang bertahan hingga sekarang.

Konflik dualisme kepemimpinan dalam partai politik sendiri kerap terjadi di Indonesia. PDI bukan satu-satunya.

Sejumlah partai besar lain juga pernah mengalami hal tersebut, anggotanya terpecah menjadi dua kubu yang saling berebut keabsahan pemimpin yang didukung.

Berikut Kompas.com sajikan sejumlah peristiwa dualisme partai politik di Indonesia :

1. Dualisme PKB Tahun 2001 dan 2008

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tercatat dua kali mengalami konflik di tubuh internalnya. Konflik pertama bermula di tahun 2001, ketika terjadi dualisme antara kubu Alwi Shihab dan Matori Abdul Djalil.

Dualisme tersebut bermula ketika Dewan Syuro PKB memberhentikan Matori Abdul Djalil akibat kehadirannya dalam sidang istimewa MPR yang mencopot Gus Dur sebagai presiden.

Setelah peristiwa itu, PKB pun lantas melakukan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang memilih Alwi Shihab sebagai ketua umum. Namun, pendukung Matori bersikeras tidak mengakui kepemimpinan Alwi Shihab.

Baca juga: Jalan Panjang Konflik PKB

Peristiwa yang kedua semakin memanas, karena dualisme tersebut melibatkan Gus Dur pada 2007.

Setelah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipecat oleh Dewan Syuro yang diketuai Gus Dur, situasi internal PKB memanas dan terbelah menjadi dua kubu.

Kubu Gus Dur dan Cak Imin menggelar MLB masing-masing. Dilansir dari harian Kompas, hasil MLB kubu Cak Imin di Ancol, Jakarta memutuskan untuk mencopot jabatan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro digantikan oleh Aziz Mansyur.

Nama Yenny Wahid juga didepak dari jabatan Sekretaris Jenderal PKB, digantikan oleh Lukman Edy.

Konflik di internal PKB tersebut pun berakhir setelah pengadilan memutuskan bahwa kepemimpinan PKB yang sah berada di bawah komando Cak Imin.

Baca juga: Perseteruan Cak Imin Vs Yenny Wahid dan Luka Lama Konflik PKB...

2. Dualisme Partai Golkar Tahun 2014

Dualisme kepemimpinan juga pernah dialami oleh Partai Golkar. Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saling berseteru.

Kedua kubu tersebut membentuk dua pengurus partai yang berbeda berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dilakukan masing-masing.

Adanya dua munas yang berbeda itu terjadi akibat penyusunan rencana munas yang dinilai tak demokratis oleh sejumlah kader.

Dilansir dari harian Kompas, PTUN Jakarta menolak gugatan kubu Aburizal Bakrie dan memenangkan kubu Agung, tapi Mahkamah Agung memenangkan kasasi kubu Aburizal.

Kisruh itu berakhir setelah Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pada tahun 2016 yang mengangkat Setya Novanto sebagai ketua umum partai berlambang beringin tersebut

Baca juga: Gaduh Partai Golkar Jelang Munas...

3. Dualisme PPP  Tahun 2014

Selain Partai Golkar, di tahun 2014 juga terjadi kisruh dualisme kepemimpinan di Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dualisme itu bermula setelah ketua umum PPP Suryadharma Ali dipecat dari partai berlambang Ka’bah tersebut karena menjadi tersangka korupsi.

Adanya kekosongan posisi ketua umum membuat Kubu Romahurmuziy (Romi) menggelar muktamar di Surabaya yang mengangkat Romi sebagai ketua umum.

Sementara di tempat lain, kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta yang mengangkat Djan Faridz sebagai ketua umum.

Dalam Kompas disebutkan bahwa kisruh tersebut membuat kubu Djan Faridz menggugat ke PTUN. Gugatan itu sempat menang hingga tingkat kasasi, tetapi kalah dalam peninjauan kembali.

4. Dualisme Hanura Tahun 2019

Menjelang Pemilu 2019, Partai Hanura mengalami konflik dualisme kepemimpinan antara kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Daryatmo.

Suasana memanas, ketika 27 DPD dan 401 DPC partai Hanura memutuskan untuk memecat OSO sebagai ketua umum pada Munaslub.

Berdasarkan laporan Kompas, belakangan diketahui bahwa Wiranto, adalah tokoh di balik dipecatnya OSO dari ketua umum partai Hanura.

Namun akhirnya konflik mereda seiring pengunduran diri Wiranto dari Partai Hanura untuk mengemban tugas di Dewan Pertimbangan Presiden

5. Dualisme Partai Berkarya Tahun 2020

Dualisme kepemimpinan juga pernah menimpa partai pendatang baru, yakni partai Berkarya. Partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto ini mengalami dualisme kepengurusan usai Munaslub tahun 2020.

Kisruh internal itu terjadi antara kubu Tommy Soeharto dengan kubu Muchdi Purwopranjono (Muchdi PR).

Hasil Munaslub menempatkan Muchdi PR sebagai ketua umum partai. Sementara posisi Tommy bergeser menjadi ketua dewan pembina.

Munaslub tersebut menjadi puncak perpecahan antarkelompok kader yang telah muncul sejak 2019. Konflik mencuat setelah kedua kubu berbeda pilihan presiden pada tahun 2019.

Kubu Muchdi PR mendukung Jokowi-Ma’aruf Amin, sedangkan kubu Tommy mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

6. Dualisme Partai Demokrat  Tahun 2021

Tahun 2021 lalu muncul dualisme di dalam partai Demokrat. Isu dualisme tersebut bermula ketika Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding Kepala Staf Presiden Moeldoko akan melakukan kudeta. 

Tudingan itu pun seakan benar adanya setelah pada pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Antara kubu AHY dan Moeldoko pun saling bertarung di ranah hukum, namun akhirnya kubu AHY menang dan kempemimpinan Partai Demokrat masih berada di tangannya sampai saat ini.