Kata dan Fakta: Kumpulan Pernyataan Ganjar dalam Debat Perdana Pilpres

KOMPAS.com - Dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Tim Cek Fakta memeriksa sejumlah pernyataan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Debat yang digelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam, mengusung tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Berikut rangkuman perbandingan pernyataan Ganjar dan hasil pemeriksaan fakta.

1. Pelayanan publik berkeadilan di Jawa Tengah

Ganjar mengeklaim, telah menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan bagi perempuan dan disabilitas saat menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun.

Berdasarkan data Ombudsman RI 2022, sebanyak 34 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masuk zona hijau.

Zona hijau artinya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Hanya satu wilayah yang masuk zona kuning, yakni Kabupaten Purworejo.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladminstrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Bellinda W Dewanty, pada 2021 pernah menyatakan bahwa pelayanan publik bagi kaum difabel di Jawa Tengah masih minim.

2. Akses internet di NTT

Ganjar mengungkapkan, anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur (NTT) kesulitan untuk mengakses internet, tidak seperti di Pulau Jawa.

Faktanya, berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2021-2022 kontribusi pengguna internet tertinggi yakni di Jawa sebanyak 43,92 persen.

Penetrasi pengguna internet tertinggi juga masih didominasi di Pulau Jawa dalam survei terbaru APJII periode 10-27 Januari 2023.

Dosen FEB UIN Syarief Hidayatullah sekaligus peneliti isu korupsi dan good governance, Zuhairan Yunmi Yunan menyimpulkan, pengguna Internet di Indonesia timur kurang dari 5 persen.

3. Kerugian negara akibat korupsi

Ganjar mengatakan, kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 230 triliun. Ia merujuk pada data Indonesia Corruption Watch (ICW).

Faktanya, total kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir, dari 2013 sampai 2022, yakni Rp 209,32 triliun.

Angka itu didapat dari laporan tren vonis kasus korupsi yang diterbitkan ICW sejak 2013.

4. Pembangunan 27.000 puskesmas

Ganjar mengeklaim, kerugian negara akibat kasus korupsi dalam 10 tahun terakhir dapat digunakan untuk membangun 27.000 puskesmas.

Berdasarkan hasil penghitungan dari laporan ICW tahun 2013 sampai 2022, total kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir yakni Rp 209,32 triliun.

CNBC Indonesia Research memperkirakan butuh sekitar Rp 8,5 miliar untuk membangun satu puskesmas kelas C/pustu desa.

Sehingga, kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir hanya mampu untuk membangun 24.625 puskesmas tipe C/pustu.

5. Cerita soal pendeta yang membantu ibu melahirkan

Ganjar menceritakan soal pendeta di Merauke, Papua, bernama Leo yang mampu membantu ibu melahirkan setelah belajar dari YouTube.

Dari cerita itu, Ganjar berjanji akan membangun fasilitas kesehatan dengan satu orang tenaga kesehatan di satu desa.

Faktanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke mencatat ada 4 rumah sakit, 2 poliklinik, dan 20 pusat kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Cerita Pak Leo atau Leonar memang terjadi. Leo menceritakan pengalamannya ketika Ganjar berkunjung ke Dusun Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Papua Selatan, pada 28 November 2023.

6. Pupuk langka di NTT hingga Papua

Ganjar mengeklaim terjadi kelangkaan pupuk di NTT hingga Papua.

"Untuk Pak Prabowo mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, dan Kalimantan Timur," ujar Ganjar.

Ada sejumlah pemberitaan soal kelangkaan pupuk di Papua, seperti yang terjadi di Bomberay, Tomage, Merauke, Mimika, dan Timika.

Adapun kelangkaan pupuk bersubsidi juga terjadi di NTT.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengatakan, ada keluhan dari para petani di Kabupaten Kupang, Manggarai, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua, soal persediaan pupuk di tingkat pengecer dan distributor.

7. RUU Perampasan Aset dan penahanan di Nusakambangan

Ganjar menyebutkan, penahanan koruptor di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dapat memunculkan efek jera.

Pernyataan itu terkait dengan dukungannya dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.

Faktanya, RUU Perampasan Aset memang belum dibahas dalam rapat paripurna DPR meski sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Wacana penempatan napi koruptor di Nusakambangan pertama kali muncul dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Namun, tidak ada bukti bahwa penempatan napi di Lapas Nusakambangan menjamin efek jera.

Sedikitnya ada tiga kasus residivis Nusakambangan yang melakukan kejahatan serupa setelah dibebaskan.

ICW menilai, RUU yang diusulkan memang sudah memenuhi asas non-conviction-based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan, tetapi penerapannya masih bergantung pada proses penegakan hukum pidana atas tersangka atau terdakwa dengan kondisi yang sangat spesifik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal juga menekankan penegakan hukum yang jelas.

8. Rekomendasi DPR soal kasus penghilangan paksa 1997-1998

Ganjar mengatakan, pada 2009 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan empat rekomendasi kepada presiden terkait kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.

Lantas, ia bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR.

Faktanya, rekomendasi yang dimaksud Ganjar tertuang dalam Laporan Panitia Khusus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998.

DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, serta meratifikasi konvensi penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

Kontras mencatat pada Februari sampai Mei 1998 terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 aktivis pro demokrasi.

Sembilan orang telah dikembalikan, satu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 13 lainnya masih dinyatakan hilang.

Kasus penculikan dan penghilangan aktivis bermula dari dua agenda politik besar, yakni Pemilu 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Maret 1998.

Komnas HAM menyatakan, pelaku penculikan adalah Tim Mawar yang dibentuk di bawah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus), berdasarkan perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto.

Namun, pada 3 Juni 2005, ia tidak memenuhi panggilan Komnas HAM terkait pengusutan kasus tersebut.

Dalam debat, Prabowo menuding bahwa isu HAM dan peristiwa penghilangan paksa periode 1997-1998 sebagai politisasi.

Ia berdalih, orang-orang yang dulu ditahan dan diculik justru kini membela dirinya dalam Pilpres 2024.