Jokowi Tak Mau Buru-buru Ubah Status Pandemi ke Endemi, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan agar tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menurut pandangan Presiden, seluruh keputusan apapun terkait perkembangan kondisi Covid-19 didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menjelaskan mengapa pemerintah belum mau mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

"Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," ujar Abraham dalam siaran persnya pada Rabu (2/3/2022).

"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Bapak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian," tuturnya.

Oleh karenanya, pemerintah selalu memonitor dengan detail perkembangan Covid-19 di Indonesia maupun di negara lain.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan terutama dalam penentuan status pandemi.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tak Mau Buru-buru Ubah Status Pandemi ke Endemi

"Jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka," tuturnya.

Sebagai informasi, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, jumlah kasus Covid-19 hari hingga pasien rawat inap terus menurun dari hari ke hari. Hingga Selasa (1/3/2022), total bed occupancy rate BOR) Covid-19 secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya, yakni 35 persen.

Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian yang kembali turun menjadi 24.728 kasus. Sementara itu per hari ini, pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama dua tahun di Indonesia.

Lamanya pandemi dihitung berdasarkan kasus pertama Covid-19 di Tanah Air yang diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020.

(Sumber: Kompas.com Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Krisiandi)