Alasan Elite Politik Ingin Tunda Pemilu, Muhaimin Sebut Aspirasi 60 Juta Akun Medsos dan Airlangga dari Petani Riau

KOMPAS.com - Ada sejumlah alasan yang disampaikan tiga elite politik untuk menunda Pemilu 2024.

Alasan pertama disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut bahwa penundaan Pemilu 2024 berdasarkan aspirasi dari warganet.

Muhaimin mengeklaim bahwa dari 100 juta akun media sosial, sebanyak 60 persen atau 60 juta di antaranya mendukung pemilu 2024 ditunda. Sementara sisanya, 40 persen menolak.

Data tersebut, kata Muhaimin, berdasarkan hasil analaisis big data perbincangan di media sosial.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambulan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dilansir Kompas.om, Sabtu (26/2/2022).

Baca juga: Ironi Negeri Demokrasi: Rakyat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Elite Partai Ngotot Tunda Pemilu

Alasan penundaan pemilu karena aspirasi rakyat disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga mengklaim bahwa usulan penundaan pemilu itu berdasarkan aspirasi dari para petani di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan alasan dirinya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 karena ekonomi belum stabil sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sementaa anggaran pemilu membengkak.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Januari lalu pernah mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang.

Ia mengeklaim bahwa usulan itu merupakan aspirasi pengusaha. Bahlil mengatakan perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan pemilu ditunda.

Partai yang menolak

Sementara itu, enam parpol lain menolak Pemilu 2024 ditunda. Partai yang menolak itu memilik kursi di MPR/DPR, antara lain PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, wacana penundaan pemilu tidak penting dibicarakan. Sebaliknya, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera. "Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Sementara, Partai Gerindra menolak wacana tersebut lantaran mengaku menaati konstitusi. "Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Sejalan dengan Gerindra, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya memegang teguh penyelenggaraan negara yang merujuk UUD 1945.