Pajak Air Naik 1.000 Persen Lebih, PDAM Tasikmalaya Gugat Gubernur Jabar

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaikkan pajak air di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 1.196 persen.

Hal itu tentu saja akan berdampak pada kenaikan tarif air yang akan dibebankan kepada masyarakat dan akan menyebabkan warga enggan berlangganan air minum.

Keputusan tersebut membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah meradang dan mengancam akan menggugat Gubernur Jabar. Salah satunya adalah PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Titra Sukapura Dadih Abdulhadi kepada Kompas.com via sambungan WhatsApp, Minggu (19/12/2021) menjelaskan, awalnya Harga Dasar Air berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2002 adalah Rp 100/m3, sehingga kewajiban PDAM sebesar Rp 139.381.920/tahun.

Baca juga: Presiden Jokowi Bebaskan Pajak Air Bersih, Ini Rinciannya

Kemudian pada 3 September 2020, terbitlah Keputusan Gubernur Nomor 610/Kep.504-DSDA/2020 tentang Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan yang menetapkan Harga Dasar Air (HDA) menjadi Rp 985/m3, sehingga kewajiban PDAM melonjak menjadi Rp 1.361.573.630 per tahun.

"Kenaikan fantastis sekitar 845 persen," kata Dadih.

Atas kenaikan tersebut, lanjut Dadih, pihaknya bersama DPD PERPAMSI Jawa Barat, pada 5 Mei 2021, menghadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk menyampaikan keberatan atas kenaikan Harga Dasar Air tersebut.

Lalu pada 30 Juli 2021 terbit Keputusan Gubernur No.610/Kep.419-DSDA/2021 tentang Penundaan Pemberlakuan Keputusan Gubernur No.610/Kep.504-DSDA/2020.

"Penundaan setengah hati, sebab terhitung Januari-Juli 2021 tetap wajib bayar pajak dengan HDA Rp 985/m3 berdasarkan Kepgub 504/2020, dan terhitung 1 Agustus membayar pajak dengan HDA Rp 100/m3 berdasarkan Kepgub 29/2002," urainya.

Kemudian pada 19 November 2021 Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur No. 610/Kep.713-DSDA/2021 tentang Harga Dasar Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Kepgub tersebut kewajiban Pajak perusahaan menjadi Rp 1.755.920.332/tahun. Kenaikan fantastis sekitar 1.196 persen dibanding HDA berdasarkan Kepgub 29/2002.

Kemudian jika mengacu pada Nota Dinas dari Dinas SDA Jawa Barat, Kepgub tersebut diberlakukan surut sejak 1 Agustus 2021. Sehingga, menurut Dadih, Kepgub 419/2021 tentang Penundaan seolah-olah tidak pernah ada.

"Berdasarkan fakta hukum di atas, kami sudah mengirim surat ke Gubernur via e mail pada 17 Desember 2021 tentang keberatan dan penolakan pemberlakuan Kepgub 713/2021," katanya.

Alasan penolakan

Dadih mengatakan, pihaknya menolak Keputusan Gubernur Nomor 713/2021. Alasannya, pertama, secara filosofis keputusan tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan, karena tidak memperhitungkan kondisi dan kemampuan bayar wajib pajak (ability to pay).

Selain membebani perusahaan, kata Dadih, keputusan tersebut akan menimbulkan dampak terhadap pemenuhan hak asasi warga atas air/pelayanan air bersih/air minum, karena kenaikan pajak air akan dibebankan kepada pelanggan sehingga tarif air menjadi semakin mahal.