Survei: Mayoritas Elite dan Publik Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi

KOMPAS.com – Berdasarkan hasil survei Indikator Politik, mayoritas masyarakat tidak setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Simpulan tersebut didapat dari survei terhadap kalangan elite dan publik yang menjadi narasumber atau responden. Suara lebih tinggi yang tidak setuju jika Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai presiden ada pada kalangan elite atau pemuka opini publik.

Adapun responden survei yang berasal dari kalangan elite diambil dari sejumlah tokoh di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, tokoh media massa, pusat studi, organisasi masyarakat (ormas), dan tokoh agama.

"Secara umum, mau pemuka opini atau publik, tetap tidak setuju. Jadi pemilih Pak Jokowi pun banyak yang tidak setuju kalau Pak Jokowi maju lagi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik

Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang disiarkan secara daring, Rabu (13/10/2021), sebagaimana diberitakan KOMPAS.com, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Janji Jokowi yang Meleset

Dilihat hasil survei, kalangan elite yang tidak setuju sama sekali sebesar 74,8 persen dan 27,9 persen dari kalangan publik.

Sementara itu, kalangan elite yang kurang setuju jika Jokowi maju kembali sebesar 18,2 persen dan 40,8 persen dari kalangan publik.

Kalangan elite yang menyatakan setuju jika Jokowi maju dalam Pilpres 2024 hanya 5,1 persen dan 22,9 persen dari kalangan publik.

Berdasarkan data tersebut, Burhanuddin mengatakan, kelompok yang berharap Jokowi kembali berlaga di Pilpres 2024 harus bekerja lebih keras untuk mendapat dukungan masyarakat.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa elite dan publik ingin ketentuan masa jabatan presiden hanya dua periode.

Baca juga: Mana yang Paling Besar, Utang Negara Pemerintahan SBY atau Jokowi?

"Sebagian besar pemuka opini atau publik mengatakan sebaiknya ketentuan masa jabatan presiden dua kali saja itu tidak diubah alias dipertahankan. Ini bagian dari meminta evaluasi atas apa yang sudah disepakati oleh MPR," katanya.

Kalangan elite yang mengatakan jabatan presiden selama dua periode harus dipertahankan sebesar 89,5 persen dan dari publik 79,9 persen.

Kalangan elite yang mengatakan ketentuan masa jabatan presiden harus diubah, dari kalangan elite sebesar 9,9 persen dan publik 13,6 persen.

Kemudian, hasil survei juga menyatakan bahwa mayoritas elite dan publik tidak setuju sama sekali jika jabatan presiden diubah dari dua periode menjadi tiga periode.

Kalangan elite yang tidak setuju sama sekali sebesar 79,9 persen dan publik 36,9 persen.

Baca juga: Jokowi Sebut Smelter Freeport di Gresik Terbesar di Dunia, Apa Manfaatnya bagi Indonesia?