Pemerintah Bentuk Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Apa Tugasnya?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan transparan dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam.

Salah satunya adalah dengan mengevaluasi secara menyeluruh izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara.

Jokowi mengatakan, izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, dan tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, akan dicabut pemerintah.

Pada 6 Januari 2022 lalu, Jokowi menyampaikan, pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba karena tidak pernah menyampaikan rencana izin kerja yang sudah bertahun-tahun diberikan tetapi tidak pernah dikerjakan.

"Ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Muncul Dugaan Permainan Izin Tambang, Bahlil Lahadalia Disebut Salah Gunakan Wewenang

Tujuan pembentukan satgas

Untuk mewujudkan penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, perizinan berusaha, termasuk untuk pertambangan, perkebunan, pengusahaan hutan, hingga peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan SDA, pemerintah menilai diperlukan langkah yang terkoordinasi antarkementerian atau lembaga.

Berangkat dari alasan itulah, pemerintah membuat Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pembentukan satgas tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 20 Januari 2022.

Satgas tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota pelaksana, dan sekretariat.

Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang saat ini dijabat oleh Bahlil Lahadalia.

Kemudian, bertindak sebagai wakil ketua adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Baca juga: Video Viral Orang Utan Kurus Berjalan di Area Tambang, Ini Kata BKSDA

Tugas satgas

Berdasarkan Pasal Keppres Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi memiliki delapan tugas.

Berikut daftarnya:

• Memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan, dan Izin Konsesi Kawasan Hutan
• Memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan untuk sektor perkebunan, dan Izin Konsesi Kawasan Hutan
• Menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut
• Melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat
• Memberikan fasilitas dan kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/daerah, organisasi/kelompok masyarakat, usaha kecil menengah di daerah, serta koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan
• Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan
• Melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Pasal 9 Keppres Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan agar Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Bencana di Tambang Batu Bara Inggris, 439 Penambang Tewas