Dampak Tidak Memadankan NPWP dan NIK hingga 31 Desember 2023

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan masyarakat wajib pajak untuk memadankan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hal tersebut dibuat karena pemerintah berencana menggunakan NIK sebagai NPWP secara menyeluruh mulai 1 Januari 2024.

Wajib pajak memiliki waktu memadankan NPWP dengan NIK maksimal sampai 31 Desember 2023.

Jiks tidak memadankan nomor di NPWP dengan NIK, wajib pajak berpotensi mengalami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Baca juga: Ini yang Terjadi jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan Melewati 31 Desember 2023

Baca juga: DJP Buka Rekrutmen Relawan Pajak, Apa Itu?

Dampak tidak memadankan NPWP dan NIK

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengungkapkan, masyarakat wajib pajak harus memadankan NPWP dengan NIK sampai batas waktu 31 Desember 2023.

"Apabila sampai dengan batas waktu pemadanan NIK-NPWP wajib pajak belum melakukan pemadanan, wajib pajak akan mengalami kesulitan akses layanan perpajakan," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (30/10/2023).

Agar tidak mengalami kesulitan saat mengakses layanan pajak, Dwi mengimbau masyarakat segera melakukan pemadanan nomor di NPWP dengan NIK.

Caranya, wajib pajak cukup membuka laman djponline.pajak.go.id. Kemudian, masuk ke bagian profil wajib pajak. Selanjutnya, lakukan validasi terhadap data diri wajib pajak.

Dwi menambahkan, ada beberapa layanan perpajakan yang akan terdampak jika masyarakat wajib pajak tidak memandankan NPWP dengan NIK 

"(Contohnya) layanan yang melalui pajak.go.id," imbuhnya.

Baca juga: Cara Melakukan Pemadanan NIK dan NPWP, Batas Akhir Tanggal 31 Desember 2023

Daftar layanan perpajakan yang terganggu

Shutterstock Cara pemadanan NIK dan NPWP.

Layanan di Kantor Pusat DJP

Kantor Pusat DJP melayani enam jenis pelayanan perpajakan, yaitu:

1. Penerbitan dan peningkatan surat izin konsultan pajak
2. Penerbitan kembali atau perpanjangan kartu tanda pengenalan konsultan pajak
3. Pencabutan surat izin konsultan pajak
4. Permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial
5. Pemberitahuan informasi layanan publik
6. Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure)

Layanan di Kantor Wilayah DJP

Sementara Kantor Wilayah DJP memiliki sebelas jenis pelayanan, yakni:

1. Izin menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
2. Permintaan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku kedua, dan seterusnya
3. Pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dollar AS
4. Penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dollar AS
5. Angsuran atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
6. Pemusatan tempat PPN Terutang
7. Penambahan dan/atau pengurangan pemusatan tempat PPN Terutang
8. Perubahan tempat pemusatan PPN Terutang
9. Pencabutan pemusatan tempat PPN Terutang
10. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
11. Penetapan masa manfaat atas harta berwujud bukan bangunan dan harta tidak berwujud

Baca juga: Belum Berpenghasilan tapi Punya NPWP, Haruskah Bayar Pajak?

Layanan di Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak memberikan 83 jenis pelayanan, terdiri dari

1. Pendaftaran NPWP
2. Penghapusan NPWP
3. Perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak
4. Pemindahan wajib pajak
5. Permohonan pelaporan usaha dan pengukuhan PKP
6. Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak nonefektif
7. Pengaktifan kembali wajib pajak Non-efektif
8. Permintaan kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP
9. Aktivasi EFIN
10. Aktivasi akun pengusaha kena pajak
11. Cetak ulang kode aktivasi
12. Aktivasi sertifikat elektronik
13. Surat kuasa khusus
14. Pencabutan pengukuhan PKP
15. Penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, Peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha
16. Permohonan perubahan metode pembukuan
17. Permintaan perubahan tahun buku pertama
18. Pembayaran dan penyetoran pajak
19. Pengangsuran pembayaran PPh
20. Penundaan pembayaran PPh
21. Pengurangan angsuran PPh
22. Angsuran PPh wajib pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
23. Pemindahbukuan
24. Pengalihan saldo bea meterai dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan
25. Pengalihan saldo bea meterai dari Teknologi Percetakan Ke sistem komputerisasi
26. Pemindahbukuan (Pbk) saldo deposit mesin teraan meterai Digital
27. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan
28. Pengembalian kelebihan pembayaran PBB karena diterbitkannya keputusan atau putusan yang mengakibatkan lebih bayar PBB
29. Pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu
30. Restitusi dengan pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak dengan persyaratan tertentu
31. Restitusi dengan pengembalian pendahuluan bagi PKP berisiko rendah
32. Pengembalian PPN bagi turis
33. Pengembalian atas keputusan/putusan keberatan/banding/PK
34. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar
35. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pajak dalam rangka impor
36. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM
37. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap subyek pajak luar negeri yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia
38. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap subyek pajak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia
39. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP
40. Pemberian imbalan bunga
41. Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan
42. Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital;
43. Pembetulan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital berdasarkan permohonan wajib pajak
44. Pencabutan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital berdasarkan permohonan wajib pajak
45. Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi
46. Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
47. Izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan
48. Penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu
49. Penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah
50. Penetapan atas saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan
51. Surat keterangan fiskal
52. Surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah;
53. Permohonan SKB PPh
54. SKB PPh atas impor emas batangan dari wajib pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas untuk tujuan ekspor;
55. Permohonan SKB pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
56. Surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
57. Surat keterangan bebas PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi wajib pajak ya usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
58. Surat keterangan bebas PPN atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan jasa Kena pajak tertentu
59. SKB pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
60. Surat keterangan bebas PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum
61. Surat keterangan bebas ppnbm atas impor atau penyerahan kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/Polri;
62. Surat keterangan domisili SPDN
63. Surat dispensasi atas pengalihan barang kena pajak sebagaimana atau pengalihmanfaatan jasa Kena pajak yang dilakukan kepada sesama perwakilan negara asing, badan internasional, pejabat perwakilan negara asing, dan/atau pejabat badan internasional, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
64. Surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pph atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan
65. Kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)
66. Permintaan keterangan wajib pajak dalam rangka pengajuan keberatan
67. Keberatan
68. Pencabutan keberatan
69. Permintaan keterangan wajib pajak dalam rangka banding;
70. Permohonon pembetulan surat tagihan pajak/surat ketetapan pajak/surat keputusan pajak
71. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
72. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
73. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar
74. Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan
75. Pencabutan permohonan
76. Pengurangan denda administrasi PBB
77. Pengurangan surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak PBB yang tidak benar
78. Pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak PBB, atau surat tagihan pajak PBB yang tidak benar
79. Pengurangan pajak bumi dan bangunan
80. Pengangsuran pembayaran pajak
81. Penundaan pembayaran pajak
82. Perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak
83. Pengaduan pelayanan perpajakan

Baca juga: Daftar Harga Tiket Konser Coldplay Setelah Kena Pajak dan Ketentuan Pembeliannya!