Aksi Pelabuhan Stranas PK, Putus Rantai Korupsi, Tingkatkan Efisiensi

KOMPAS.com - Korupsi masih menjadi persoalan serius bagi banyak negara, tidak terkecuali Indonesia.

Selain merugikan negara, korupsi juga menghambat kemajuan bangsa.

Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menutup celah korupsi di semua bidang, termasuk di sektor pelabuhan yang menjadi salah satu gerbang perekonomian Indonesia.

Apalagi, Indonesia memiliki peran signifikan bagi lalu lintas perdagangan dunia. Sebab, 40 persen dari 90 persen jalur perdagangan dunia melewati laut Indonesia.

Dengan potensi sebesar ini, pemerintah memasukkan pelabuhan ke dalam salah satu sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Sebagai informasi, Stranas PK merupakan upaya terpadu pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Baca juga: Bendungan Margatiga yang Bakal Dicek Jokowi Dalam Penyelidikan Korupsi

Reformasi birokrasi

Koordinator Harian Stranas PK Niken Arianti memaparkan, pihaknya terus mengoptimalkan proses reformasi tata kelola pelabuhan dengan penyederhanaan birokrasi.

Salah satunya adalah menggabungkan lembaga karantina dari berbagai kementerian ke dalam satu lembaga, yakni Badan Karantina Nasional.

"Tiga lembaga karantina indonesia itu terdiri dari badan karantina di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu dijadikan satu," kata Niken dalam paparannya pada Online Workshop Kompetisi Jurnalistik Stranas PK pada 25 September 2023.

Selain itu, penyatuhan Syahbandar Utama dan Otoritas Pelabuhan pada seluruh pelabuhan utama juga menjadi upaya perampingan untuk menutup celah korupsi di pelabuhan.

Proses digitalisasi juga tak luput dari sasaran reformasi tata kelola pelabuhan oleh Stranas PK.

Menurutnya, penerapakan Inaportnet kini telah menghasilkan koneksi di hampir 150 pelabuhan.

Melalui Inaportnet, seluruh pergerakan kapal dan muatan kargo dapat dipantau dengan maksimal. Dengan begitu, dapat dilakukan pemeriksaan bersama antara karantina dan bea cukai.

Hal ini kemudian dikombinasikan dengan One Gate and One Payment Trucking System yang ada di pelabuhan.

Dampak nyata proses digitalisasi ini terlihat dari efisiensi biaya hingga Rp 182 miliar dan pengurangan waktu layanan mencapai 22 persen.

Baca juga: Pakai Skema KPBU, Konstruksi Pelabuhan Tanjung Carat Dimulai Tahun 2024