Hari Ini dalam Sejarah: Pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948

KOMPAS.com - Peristiwa pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. PKI atau Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin Ir Sukarno. 

Peristiwa pemberontakan PKI Madiun terjadi di Madiun, sebuah kabupaten di Jawa Timur. 

Gerakan PKI Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI karena Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Musso memproklamasikan Republik Soviet Indonesia.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Tanjung Priok 1984, Apa yang Terjadi?

Penyebab pemberontakan PKI Madiun 1948

Dikutip dari Kompas.com (13/12/2021), pemberontakan PKI Madiun tak bisa dilepaskan dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada 1948.

Saat itu, Amir menjadi Perdana Menteri dan menandatangani Perjanjian Renville yang ternyata hasil perundingannya sangat merugikan Indonesia. 

Disebutkan dalam hasil Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. 

Karena dituding membawa kerugian bagi Indonesia, setelah itu Kabinet Amir jatuh dan diambil alih oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Amir yang tidak sejalan dengan Kabinet Hatta lalu membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948.

Hal itu membuatnya menjadi bagian dari partai oposisi kabinet susunan Hatta dan FDR menjadi golongan yang menyatukan komunis dan sosialis kiri.

Berikut ini sejumlah partai yang tergabung dalam FDR: 

• Partai Komunis Indonesia (PKI)
• Partai Sosialis Indonesia (PSI)
• Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo)
• Partai Buruh Indonesia (PBI)
• Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, Sejarah, Tokoh, dan Kronologinya

FDR terus berkembang

Seiring berjalannya waktu, FDR yang dipimpin oleh Amir berubah menjadi radikal dan programnya fokus dalam menentang Kabinet Hatta.

Dilansir dari Kompas.com (26/4/2021), FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI-Masyarakat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota.

Kebencian terhadap pemerintah semakin bertambah saat Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI-Masyarakat sebagai organisasi militer berhaluan komunis yang tidak terlatih.

FDR lantas mulai mencari dukungan dari kaum petani dan buruh yang didorong untuk mogok kerja. Pemerintah kemudian marah dan menuding pemogokan sebagai tindakan yang membahayakan negara.

Baca juga: Peristiwa Pembantaian Nanjing 13 Desember 1937, Ratusan Ribu Warga Sipil Tewas