Ada Pakaian Adat di Aturan Seragam Sekolah Terbaru, Kemendikbud Ristek: Tidak Wajib

KOMPAS.com - Memasuki tahun ajaran baru, siswa diharuskan mengenakan seragam sekolah sesuai aturan terbaru.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 50 Tahun 2022 mengatur, terdapat tiga jenis seragam, yakni seragam nasional, pramuka, dan pakaian adat.

Informasi tersebut salah satunya dibagikan warganet Twitter ini, Jumat (14/7/2023), yang memprotes penggunaan baju adat sebagai seragam sekolah.

"MASA PAKAIAN ADAT SIH," tulisnya.

Menanggapi twit tersebut, beberapa warganet turut memprotes kebijakan seragam sekolah terbaru.

"Emang ada pengaruhnya SERAGAM sama kecerdasan dan pembentukan karakter siswa?" komentar salah satu warganet.

"Pakaian adat ini coba dikaji ulang deh, kek sepet bgt lho liat kebaya/surjan bawahnya celana/rok asal2an gitu. Mending gak usah sih," kata warganet lain.

Lantas, bagaimana aturan seragam sekolah terbaru? Benarkah pakaian adat termasuk di dalamnya?

Baca juga: Kemendikbud Resmi Terbitkan Aturan Wisuda TK-SMA Tidak Wajib

Pakaian adat bukan seragam wajib

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto menjelaskan, pakaian adat sebagai seragam tercantum dalam Pasal 4 Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022.

Pasal 4 tersebut mengatur bahwa:

• "Selain pakaian seragam Sekolah dan Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi Peserta Didik pada Sekolah."

"Kata 'dapat' di sini berarti tidak wajib. Pemerintah daerah boleh mengatur pengenaan pakaian adat, boleh juga tidak," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (16/7/2023).

Menurut Anang, aturan ini bermaksud mengakomodasi keberadaan beberapa peraturan di tingkat daerah terkait pakaian adat bagi peserta didik pada hari-hari tertentu.

Bukan hanya itu, dia mengatakan, salah satu poin penting dalam Permendikbud Ristek adalah tidak boleh membebani peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Bahkan, Pasal 12 mengatur, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat dapat membantu pengadaan seragam sekolah dan pakaian adat bagi siswa kurang mampu.

"Pasal 13 mengatur, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orangtua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan peserta didik baru," ujarnya.

Baca juga: Penjelasan Kemendikbud soal Masalah PPDB 2023 Jalur Zonasi, Pemda Dinilai Lebih Tahu