Informasi Geospasial dan Tata Kelola Sawit

KELAPA sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Kemudian, sekitar tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai melakukan investasi di bidang kelapa sawit yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor.

Saat ini Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang mempunyai luas lahan kelapa sawit besar di dunia. Pengukuran dari data citra satelit diperoleh luasan area kelapa sawit lebih dari 16 juta hektar.

Tumpang tindih data lahan merupakan salah satu permasalahan tata kelola sawit di Indonesia. Tumpang tindih dapat terjadi antara alokasi sawit dengan tata ruang atau antara kawasan hutan dengan izin lokasi sawit.

Baca juga: Informasi Geospasial untuk Kemudahan Investasi

Demikian pula tumpang tindih perizinan. Luas peta tutupan lahan kelapa sawit tidak sama dengan luas izin yang dikeluarkan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu konsolidasi basis data terkait luas lahan, izin usaha pertambangan (IUP), hak guna usaha (HGU), surat keterangan (SK) pelepasan kawasan hutan, dan lainnya.

Peningkatan tata kelola sawit membutuhkan informasi geospasial tutupan sawit yang up to date, kredibel, dan presisi. Informasi geospasial adalah informasi yang terkait lokasi atau obyek di permukaan Bumi yang diidentifikasi dengan sistem koordinat tertentu.

Informasi geospasial dibagi menjadi dua, yaitu informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Informasi geospasial dasar diwujudkan dalam bentuk peta dasar.

Peta dasar memuat informasi garis batas, relief, dan ekspresi topografi, kondisi hidrologi, bangunan dan utilitas, garis pantai, batimetri, nama rupa Bumi dan tutupan lahan. Unsur tutupan lahan dapat mengandung informasi tutupan sawit. Untuk itu ketersediaan informasi geospasial dasar skala besar di seluruh Indonesia sangat diperlukan, salah satunya untuk mendukung pemetaan sawit yang lebih detil.

Informasi geospasial tematik terkait dengan satu atau beberapa tema sektoral yang disajikan dalam bentuk spasial (peta) ,dan dibuat dengan berlandaskan pada peta dasar. Informasi geospasial tematik diselenggarakan kementerian dan lembaga sesuai dengan sektornya.

Peta kawasan perkebunan kelapa sawit, sebagai salah satu informasi geospasial tematik, diselenggarakan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan) sebagai walidatanya.

Dalam penyusunan informasi geospasial kelapa sawit, Kementerian Pertanian mendapatkan dukungan pendampingan secara teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan informasi geospasial dasar dan melakukan pembinaan informasi geopasial tematik kepada walidata kementerian dan lembaga, sesuai UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

ilustrasi/Reuters Perkebunan kelapa sawit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Kepres 9/2023 dilaksanakan oleh satuan tugas, yang dapat menyusun kelompok kerja seusai kebutuhan. Salah satu kelompok kerjanya terkait data base, yang mengonsolidasikan dan memutakhirkan data-data spasial dan non-spasial.

BIG memberikan dukungan dalam pemutakhiran data geospasial kelapa sawit. Peta tutupan kelapa sawit yang ada sebelumnya diproduksi tahun 2019, berupa informasi luasan dengan batas adminsitrasi wilayah.

Belum ada informasi lainnya seperti mutasi, tingkat kedewasaan, produktivitas, dan lain sebagainya. Saat ini BIG menggunakan citra satelit terbaru dari BRIN melakukan reinterpretasi tutupan sawit, yang mengandung informasi mutasi tanaman dan luasannya, dengan kategori tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan/tanaman rusak (TTM/TR).

Untuk melengkapi informasi mutasi tanaman perlu melipatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dinas perkebunan setempat atau melalui skema pemetaan partisipatif. BIG telah melakukan bimbingan teknis pemetaan partisipatif di Propinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan masih diperlukan untuk propinsi lainnya yang mempunyai luasan lahan kelapa sawit signifikan.

Baca juga: Luhut Ungkap Pajak Lahan Sawit Menguap, DJP Lakukan Penelusuran

Dengan tersedianya informasi geospasial tutupan sawit yang up to date dan presisi, yaitu informasi geospasial yang sudah tersinkronisasi dengan data perizinan termasuk ILOK, IUP, HGU, perizinan pelepasan kawasan hutan dan batas adminsitrasi wilayah akan lebih mudah dilakukan tindaklanjut.

Tindak lanjut tersebut antara lain untuk analisis penghitungan besaran pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan optimalisasi penerimaan negara lainnya.

Informasi geospasial yang up to date dan terpercaya akan membuat pengambilan keputusan jadi lebih baik, koordinasi penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih tepat, inventarisasi dan pemetaan hak negara atas pemanfaatan lahan kelapa sawit dan produktivitas industri kelapa sawit dapat dilakukan dengan lebih baik.