Soal Penutupan Al Zaytun, MUI Tegaskan Tidak Punya Kewenangan

KOMPAS.com - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun terus mendapatkan sorotan berkat sejumlah kontroversinya.

Beberapa kontroversi yang melibatkan Ponpes Al Zaytun di antaranya adalah dugaan ajaran sesat atau penyimpangan ajaran agama.

Bahkan, temuan MUI pada 2002 menyebutkan Al Zaytun terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII), gerakan yang hendak mendirikan negara Islam di Indonesia.

"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM MUI Pusat Ichsan Abdullah, dilansir dari Kompas.com, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Profil Ponpes Al-Zaytun Indramayu yang Tuai Kontroversi

Lantas, mengapa Ponpes Al Zaytun masih tetap beroperasi?

Baca juga: Apa Itu Gerakan NII yang Terafiliasi dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun?

Tanggapan MUI

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan bahwa penutupan pesantren bukan menjadi kewenangan MUI, termasuk kaitannya dengan Al Zaytun.

"MUI tidak berwenang untuk menutup sebuah pesantren," tegasnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/6/2023).

Anwar menjelaskan, penutupan Ponpes Al Zaytun merupakan urusan pemerintah dan pihak berwajib.

Adapun MUI berwenang untuk memberikan bimbingan dan fatwa terkait agama Islam, serta sebagai penghubung antara umat Islam, para ulama, dan pihak lainnya.

Baca juga: Profil Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al-Zaytun

Saat ini, pihaknya baru mengeluarkan fatwa Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat.

Fatwa tersebut menjelaskan ibadah shalat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan mubah atau tidak wajib dilakukan untuk perempuan.

Sementara khutbah shalat Jumat oleh khatib perempuan hukumnya tidak sah.

Adapun pihak yang berwenang menutup pesantren adalah Kementerian Agama (Kemenag) selaku pihak yang mengeluarkan izin operasional pesantren.

Baca juga: Jejak Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al-Zaytun yang Pernah Dibui dan Pecat Ratusan Guru...

Tindakan yang dilakukan MUI

KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, di sela acara Ijtima Ulama Jakarta yang diselenggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (2/2/2023).

"Penelitian tahun 2002 itu menunjukkan indikasi, bukan bukti, adanya hubungan historis kepemimpinan dan ajaran (Ponpes Al Zaytun) dengan NII KW IX. Kemudian karena sudah lama, itu sudah tidak menjadi pijakan hukum," jelasnya, dikutip dari tayangan KompasTV, Senin (26/6/2023).