Daftar Lengkap UMK 2023 di Jawa Barat

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 pada Rabu (7/12/2022).

Penetapan UMK ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Provinsi Jabar Tahun 2023.

Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan UMK 2023 tertinggi di Jabar dan Kota Banjar jadi yang terendah.

Kota Banjar juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat dengan UMK 2023 di bawah Rp 2 juta.

Baca juga: Daftar Lengkap UMK 2023 pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Perincian UMK 2023 di 27 kabupaten/kota Jawa Barat

Berikut rincian UMK 2023 di Jabar, dari yang tertinggi hingga terendah:

1. Kabupaten Karawang: Rp 5.176.179
2. Kota Bekasi: Rp 5.158.248
3. Kabupaten Bekasi: Rp 5.137.574
4. Kota Depok: Rp 4.694.493
5. Kota Bogor: Rp 4.639.429
6. Kabupaten bogor: Rp 4.520.212
7. Kabupaten Purwakarta: Rp 4.464.675
8. Kota Bandung: Rp 4.048.462
9. Kota Cimahi: Rp 3.514.093
10. Kabupaten Bandung: Rp 3.492.465
11. Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.480.755
12. Kabupaten Sumedang: Rp 3.471.134
13. Kabupaten Sukabumi: Rp 3.351.883
14. Kabupaten Subang: Rp 3.273.810
15. Kabupaten Cianjur: Rp 2.893.229
16. Kota Sukabumi: Rp 2.747.774
17. Kabupaten Indramayu: Rp 2.541.996
18. Kota Tasikmalaya: Rp 2.533.341
19. Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.459.954
20. Kota Cirebon: Rp 2.456.505
21. Kabupaten Cirebon: Rp 2.430.760
22. Kabupaten Majalengka: Rp 2.180.602
23. Kabupaten Garut: Rp 2.177.318
24. Kabupaten Ciamis: Rp 2.021.657
25. Kabupaten Pangandaran: Rp 2.018.389
26. Kabupaten Kuningan: Rp 2.010.734
27. Kota Banjar: Rp 1.998.119

Baca juga: Daftar Lengkap UMK 2023 di DIY

UMK 2023 Jabar berlaku mulai 1 Januari

Pexels/Ahsanjaya Ilustrasi. Daftar besaran UMK 023 di Provinsi Jawa Barat

Penetapan UMK 2023 di Jawa Barat ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

Disebutkan bahwa angka UMK ini hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK 2023, dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah yang diberikan.

Jika pengusaha tidak mematuhi ketentuan ini, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Daftar Lengkap UMK Banten 2023 di 8 Kabupaten/Kota

Sebagai informasi, UMK berlaku hanya di sebuah kabupaten atau kota dengan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten atau kota bersangkutan.

UMK ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 7 Desember 2022, setelah penetapan UMP.

Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari UMP.

Penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau kota.

Baca juga: Daftar Daerah yang Telah Menetapkan UMK 2023, Mana Saja?

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Daftar UMP 2022 di 34 Provinsi

Nantinya, hasil penghitungan akan disampaikan kepada bupati atau wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas.

Gubernur kemudian meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupah Provinsi dalam menetapkan UMK yang direkomendasikan oleh bupati atau walikota.

Jika hasil penghitungan UMK lebih rendah daripada UMK, maka bupati atau wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai UMK kepada gubernur.

Baca juga: 28 Provinsi yang Telah Umumkan UMP 2023, Mana yang Mengalami Kenaikan Tertinggi?