Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa

KOMPAS.com - Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belakangan ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Wacana amendemen UUD 1945 sebelumnya disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021.

Ia mengatakan, tujuan amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini disebut dengan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan PPHN dibutuhkan agar pembangunan nasional memiliki arah yang jelas.

Dengan demikian, ia berharap kebijakan pembangunan nasional tak perlu terus-menerus berubah meski presiden berganti.

Bagaimana sejarah amendemen UUD 1945?

Baca juga: Tanggapan Kemenkes soal Ribuan Dosis Vaksin Sinovac Tak Terpakai di Aceh

Sejarah Amendemen UUD 1945 dari masa ke masa

Mengutip Kompas.com, 6 September 2021, Indonesia telah mengalami empat kali amendemen UUD 1945.

Berikut perjalanan amendemen UUD 1945 dari masa ke masa:

1. Amendemen UUD 1945 pada 1999

Amendemen UUD 1945 pertama berlangsung pada Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999.

Amendemen ini diterapkan pada 9 pasal yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Secara garis besar, amendemen pertama bertujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan membuatnya sejajar dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

Dalam amendemen pertama juga mencakup pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode.

2. Amendemen UUD 1945 pada 2000

Amendemen UUD 1945 kedua berlangsung pada Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000.

Amendemen kedua diterapkan pada 5 bab, yakni sebanyak 25 pasal. Pasal-pasal tersebut yakni Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25A, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 poin A-J, Pasal 30, dan Pasal 36 poin A-C.

Secara garis besar amendemen kedua berisikan tentang penguatan otonomi daerah, penguatan peran legislatif, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Dibuka Lagi, Ini Syarat Masuk Bioskop di Wilayah PPKM Level 2 dan 3