Selain Bupati Indramayu, Ini Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK di Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 15/10/2019, 19:45 WIB

Dandy Bayu Bramasta,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Dandy Bayu Bramasta

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti uang terkait operasi tangkap tangan ( OTT) Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10/2019) malam. KPK menjaring delapan orang yang diduga terlibat dalam OTT terkait urusan proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara serta mengamankan barang bukti uang sekitar Rp600 juta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Bupati Mesuji Khamami mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019). KPK menahan lima tersangka terkait OTT kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, yakni Bupati Mesuji Khamami dan adiknya Taufik Hidayat, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri Sibron Azis serta Kardinal selaku swasta.

Bupati nonaktif Talaud, Sri Wahyumi Maria bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jumat (17/5/2019). Sri Wahyumi Maria Manalip menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara masuk ke dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2019) dini hari. KPK menahan 6 tersangka yang terjaring OTT terkait proyek pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri.

KOMPAS.com - Bupati Indramayu Supendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan kasus suap proyek infrastruktur.

Supendi terjaring oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indramayu, Jawa Barat, pada Senin (14/10/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat.

Selain Bupati Indramayu, KPK juga mengamankan 7 orang. Di antaranya yakni ajudan bupati, pegawai, rekanan, Kepala Dinas PU Kabupaten Indramayu, serta pejabat Dinas PU Kabupaten Indramayu.

OTT ini menambah panjang nama kepala daerah yang dicokok oleh komisi anti rasuah terutama kaitannya dengan sejumlah proyek infrastruktur.

Sepanjang 2019, ternyata tak hanya Bupati Indramayu saja yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi di proyek infrastruktur.

Lantas, siapa saja lainnya?

Bupati Mesuji

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Bupati Mesuji Khamami mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019). KPK menahan lima tersangka terkait OTT kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, yakni Bupati Mesuji Khamami dan adiknya Taufik Hidayat, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri Sibron Azis serta Kardinal selaku swasta.

Bupati Mesuji Khamami ditangkap oleh KPK pada 23 Januari 2019 lalu.

Saat itu, KPK mengamankan total delapan orang dalam OTT yang berlangsung selama dua hari, sejak Rabu hingga Kamis (23-24/1/2019).

OTT tersebut berlangsung di tiga tempat yang berbeda, yakni di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Mesuji.

Dalam penangkapan tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 1,28 miliar.

Uang tersebut dalam bentuk recehan Rp 100 ribu yang terikat dan disimpan di dalam kardus.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penangkapan tersebut terkait dugaan adanya realisasi commitment fee terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji.

Tepatnya di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Mesuji.