6 Wakil Presiden Masa Orde Baru

KOMPAS.com - Presiden dan wakil presiden merupakan pejabat dalam lembaga negara yang disebut lembaga kepresidenan.

Tugas wakil presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah membantu presiden.

Sejak Indonesia berdiri pada 1945, terdapat 12 orang yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Enam orang di antaranya mendampingi Presiden Indonesia pada Masa Orde Baru, Presiden Soeharto, yang pemerintahannya berlangsung selama tujuh periode (1968-1998).

Siapa saja yang pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia di era Orde Baru?

Baca juga: Siapa Saja Presiden RI yang Dipilih oleh MPR?

Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978)

Wakil presiden masa Orde Baru yang ada enam, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, HR Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan BJ Habibie.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Wakil Presiden Indonesia ke-2 sekaligus wakil Presiden Soeharto yang pertama.

Ia juga merupakan Sultan Yogyakarta ke-9, yang mulai bertakhta sejak 1940, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama dengan masa jabatan 1950-1988.

Sebelum menjadi orang nomor dua di Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjabat Menteri Negara (1948-1949), Menteri Pertahanan (1948-1950 dan 1952-1953) Wakil Perdana Menteri Indonesia (1950-1951), Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (1964-1966), Menteri Pariwisata (1966), serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia (1966-1973).

Sultan Hamengkubuwono IX juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menjadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama.

Baca juga: Apakah Adam Malik Anggota CIA?

Adam Malik (1978-1983)

Wakil Presiden Soeharto yang kedua adalah Adam Malik, yang telah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak 1930-an.

Pada 1945, Adam Malik terpilih menjadi Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan.

Adam Malik juga diketahui sebagai pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen.

Pada masa perang kemerdekaan, ia menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta.

Kariernya menanjak ketika menjadi Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP.