Mengapa Agresi Militer Menjadi Bumerang bagi Belanda?

KOMPAS.com - Salah satu upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia adalah dengan cara agresi militer, yang dilakukan sebanyak dua kali.

Namun, agresi militer justru dianggap sebagai aksi Belanda yang menjadi bumerang sehingga bangsa-bangsa di dunia mendukung perjuangan Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan.

Mengapa agresi militer menjadi bumerang bagi Belanda?

Baca juga: Kronologi Agresi Militer Belanda I

Agresi militer, awal pengakuan kedaulatan Indonesia

Meski proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, banyak usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.

Salah satu upaya Belanda untuk kembali ke Indonesia adalah dengan melancarkan operasi militer, yang dikenal sebagai peristiwa Agresi Militer Belanda.

Agresi Militer Belanda dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada pertengahan 1947 dan pada akhir 1948.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk menduduki Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia, dan menangkap seluruh pimpinan Indonesia.

Agresi Militer II berjalan cepat dan menuai hasil yang diidamkan Belanda.

Akan tetapi, Agresi Militer II justru menjadi bumerang bagi Belanda, karena menuai kecaman dari dunia internasional.

Bahkan Agresi Militer II menjadi peristiwa yang mengawali pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 1949.

Baca juga: Kronologi Agresi Militer Belanda II

Melansir Kompas Skola, dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 karya M.C Ricklefs, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merasa tersinggung dengan keputusan Belanda untuk mengadakan agresi militer terhadap Indonesia.

Pada 22 Desember 1948, Amerika Serikat juga menghentikan semua bantuan ekonomi terhadap Belanda.

Beberapa negara yang mengecam Agresi Militer Belanda yakni India, Australia, serta negara-negara Liga Arab.

India menjadi penggagas resolusi bangsa-bangsa Asia-Afrika, yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Suriah, dan Iran, untuk mendesak Belanda keluar dari RI.

Baca juga: Peran Liga Arab terhadap Pengakuan Kemerdekaan Indonesia

Pada 31 Desember 1948, DK PBB mengimbau Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan sengketa melalui perundingan damai.

Namun, imbauan DK PBB tidak diindahkan oleh pemerintah Belanda.

Selama awal 1949, PBB terus mendesak dan memberikan tuntutan kepada Belanda.

Pada akhirnya, Belanda bersedia memenuhi tuntutan PBB, tetapi dengan syarat bahwa Indonesia harus mengadakan perundingan pendahuluan sebelum pengakuan kedaulatan.

Setelah melewati proses yang sangat panjang, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.