Sejarah Gerakan Buruh pada Masa Orde Lama

KOMPAS.com – Setelah peristiwa Madiun 1948, gerakan kaum buruh mengalami kemunduran popularitas dan kepercayaan di masyarakat.

Organisasi buruh di bawah naungan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi bulan-bulanan para serikat buruh lainnya. Seperti Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) miliknya PNI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), dan lain sebagainya.

Gerakan yang diupayakan oleh kaum buruh Indonesia di bawah naungan Front Demokrasi Rakyat (FDR) milik PKI, mengalami kemunduran setelah disahkannya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

Baca juga: Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampak

Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani pada tahun 1949 itu memuat poin-poin kesepakatan antara Indonesia dan Belanda termasuk yang berkaitan dengan apa yang diperjuangkan oleh buruh Indonesia.

Dalam perjanjian tersebut, pihak Indonesia harus mengembalikan lagi perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum buruh.

Artinya, poin penting yang direalisasikan oleh kaum buruh yaitu mematikan kaum kapitalis asing juga sia-sia dengan kembalinya lagi mereka melalui perjanjian KMB tersebut.

Meskipun apa yang diusahakan oleh kaum-kaum buruh Indonesia mengalami kesian-sian, manuver perjuangannya tetap berjalan.

Baca juga: Kondisi Awal Indonesia Merdeka

Gerakan Buruh Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar 1949

Para Founding Fathers menyadari bahwa kembalinya Belanda ke Indonesia juga berarti menyambung kembali penjajahan.

Karena itu, meskipun PKI dan buruh Indonesia memiliki catatan hitam setelah Peristiwa Madiun 1948, mereka diperbolehkan lagi melanjutkan gerakannya.

PKI diberi lagi kepercayaan oleh Soekarno untuk menaungi para buruh Indonesia dalam hal menggoyang perekonomian dan politik yang terpengaruh kapital asing.

Dalam rentang 1950-1965, buruh Indonesia mendapat tempat yang luas dalam pers nasional.

Baca juga: Pergerakan Buruh Indonesia

Gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh kaum buruh Indonesia memberi dampak yang besar bagi kondisi perekonomian Indonesia khususnya bagi kaum pekerja.

Misalnya organisasi Serikat Buruh dan Pekerja Republik Indonesia (SARBUPRI). Serikat itu menyalurkan pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan.

Mereka memperolehlebih dari 100.000 anggota di Sumatera Timur, dan mampu menaikkan upah buruh perkebunan hingga 3.000 persen.

Secara umum organisasi buruh-buruh Indonesia melalui gerakannya mencapai lebih dari satu juta orang.