Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru

Oleh: Rina Kastori, Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Orde Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama.  Pemerintah melakukan Penataan Stabilitas Politik. Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden.

Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru.

Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik. 

Baca juga: Peristiwa Penting Era Orde Baru

Langkah perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah: 

• Pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
• Pemulihan hubungan dengan Malaysia
• Kembali menjadi anggota PBB
• Memprakarsai pembentukan ASEAN
• Penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai politik
• Pemilihan umum
• Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila
• Dwifungsi ABRI

Berikut penjelasannya: 

Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.

Di antaranya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesa, Politik Bebas Aktif

Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei–1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetuju- an pemulihan hubungan Indonesia–Malaysia di Jakarta.

Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia.

Kembali menjadi anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Baca juga: Mengapa Indonesia Keluar dari PBB pada 1965?

Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN

Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.