Otoritarianisme: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya

KOMPAS.com – Otoritarianisme dapat disebut juga paham politik otoriter. Dikutip dari buku Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia (2007), Baskara Wardaya menjelaskan bahwa otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Dikutip dari Britannica, otoritarianisme merupakan kepatuhan buta terhadap otoritas, sebagai lawan dari kebebasan berpikir dan bertindak individu.

Baca juga: Pengertian Sistem Politik

Ciri-Ciri Otoritarianisme

Menurut Theodore M. Vestal dalam buku Ethiopia: A Post-Cold War African State (1999), otoritarianisme mempunyai enam ciri-ciri, yakni: 

• Struktur kekuasaan yang sangat terkonsentrasi dan terpusat

Contohnya, Uni Soviet yang kekuasaannya terpusat di Moskow tepatnya di Kremlin dan menjadi ibu kota negara.

• Otoritarianisme mengikuti beberapa prinsip

Beberapa prinsip tersebut yaitu:

1. Aturan manusia, bukan supremasi hukum
2. Pemilihan yang dimanipulasi
3. Semua keputusan politik penting yang dibuat oleh pejabat yang tidak dipilih secara tertutup
4. Birokrasi beroperasi cukup independen dari aturan, pengawasan yang dipilih pejabat, atau perhatian konstituen yang konon mereka layani
5. Pelaksanaan kekuasaan politik yang informal dan tidak diatur

Contohnya semua aturan yang ada di Korea Utara disusun oleh pemimpin tertingginya, saat ini Kim Jong-Un. Pengawasan birokrasi pun sangat ketat oleh petinggi negara.

Baca juga: Kenapa Korea Terbagi Menjadi Utara dan Selatan?

• Kepemimpinan yang ditunjuk sendiri dan bahkan jika dipilih tidak dapat digantikan oleh pilihan bebas warga negara di antara para pesaing

Contohnya, Kim Jong-Un yang memimpin Korea Utara menunjuk sendiri sebagai pemimpin tertinggi di negaranya menggantikan ayahnya Kim Jong-Il yang meninggal.

• Tidak ada jaminan kebebasan sipil atau toleransi untuk oposisi

Contohnya, di Korea Utara tidak terdapat ruang untuk oposisi bersuara. Bila terdapat oposisi atau pihak yang mengkritik pemerintahan Kim Jong-Un, nyawanya akan terancam.

• Lemahnya masyarakat sipil

Otoritarianisme melemahkan masyarakat sipil dengan beberapa aturan, seperti: 

1. Tidak ada kebebasan untuk membuat berbagai kelompok organisasi dan partai politik untuk bersaing demi kekuasaan atau mempertanyakan keputusan penguasa. 
2. Memaksakan kontrol di hampir seluruh elemen masyarakat. 

Contohnya, saat sebelum Perang Dunia 2 hingga Perang Dunia 2 berakhir, Jerman hanya memiliki satu Partai. Partai tersebut yaitu Partai Nazi.

Baca juga: Faktor Penyebab Pemerintahan Tidak Transparan

• Keterbatasan stabilitas politik 

Stabilitas politik dipertahankan oleh:

1. Kontrol atas dan dukungan militer untuk memberikan keamanan pada sistem dan kontrol masyarakat
2. Birokrasi yang dikelola rezim
3. Kontrol oposisi internal dan perbedaan pendapat
4. Penciptaan kesetiaan melalui berbagai cara sosialisasi

Contohnya, Joseph Stalin pada masa kepemimpinannya memegang kendali penuh atas militer negaranya. Militer dijadikan kontrol sosial bahkan hingga ke tingkat paling rendah di tatanan administrasi di negaranya tersebut.

Sedangkan penciptaan kesetiaan melalui berbagai cara sosialisasi terjadi di Korea Utara. Di mana televisi dan radio dipenuhi propaganda untuk meningkatkan kesetiaan warganya kepada negara dan juga meningkatkan citra Kim Jong-Un sendiri.

Baca juga: Bagaimana Proses Komunikasi Politik?