Ini Kata Pengamat Tata Kota Soal Kawasan Aglomerasi DKJ

KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna mengingatkan sejumlah hal terkait akan dibentuknya Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yakni Jabodetabekjur setelah nanti Jakarta tak lagi berstatus Ibu Kota Negara.

Tujuannya, agar rencana-rencana pengembangan kawasan aglomerasi bisa berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara virtual bertajuk 'UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota', Senin (22/04/2024).

"Karena sebetulnya konteks aglomerasi secara fungsional itu sudah terbentuk sekarang, contohnya mobilitas komuter yang 3 juta orang ke Jakarta dari kota-kota sekitarnya sudah terbentuk," ujar Yayat.

Menurut dia, fenomena orang-orang mulai meninggalkan Jakarta dan pindah ke daerah sekitarnya sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Alasannya, harga rumah/tanah dan biaya hidup di Jakarta semakin mahal.

Namun saat ini, persoalan transportasi menjadi masalah bagi masyarakat yang berada di pinggiran untuk bergerak ke Jakarta.

Baca juga: Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi

Contohnya, transportasi publik belum terintegrasi antara Jakarta dengan wilayah sekitarnya, dan biayanya juga belum terjangkau.

"Jika ada subsidi, karena itu sudah cukup bagus sebetulnya DKI sudah memberlakukan subsidi Rp 10.000, cuma terbatasnya belum sampai wilayah di sekitarnya," imbuhnya.

Untuk itu, Yayat mempertanyakan kemampuan ketua dewan kawasan aglomerasi dan anggotanya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

"Contohnya berani gak (dewan kawasan) aglomerasi minta kepada teman-teman Kementerian Perhubungan melalui BPTJ memberikan subsidi untuk pengembangan angkutan massal yang terintegrasi antara Depok Bekasi sekitarnya dengan Jakarta hingga tarif yang terjangkau," tegasnya.

Di sisi lain, dia juga menyarankan terkait pendanaan dalam merealisasikan rencana pengembangan Kawasan Aglomerasi DKJ fokus pada sektor-sektor penting.

"Jadi porsinya adalah pada alokasi anggaran yang kelihatannya sangat dibutuhkan dan urgent, sektor public transport, sektor permukiman, dan sektor pengembangan dalam konteks penyediaan fasilitas pertumbuhan ekonominya," pungkasnya.