Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi Dibanding Enam Negara Asia

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 Kepala Keluarga (KK).

Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria.

Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal.

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development Marianne Jane Naungayan menegaskan, data dan angka tersebut menggambarkan bahwa total insiden di Indonesia mencapai 74 persen.

Kemudian 94 persen dari total korban individu dan 84 persen dari total rumah tangga yang terdampak, jika dibandingkan antara keenam negara tersebut.

Baca juga: BPN Bakal Tuntaskan Geospasial hingga Konflik Tanah Kasultanan DIY

Marianne mengingatkan, banyak konflik agraria yang tidak terdokumentasi atau dilaporkan sehingga datanya lebih bersifat indikatif.

Angka ini belum mencakup penderita yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sebagai dampak lanjutan dari pelanggaran yang terjadi, seperti penggusuran, pengrusakan terhadap rumah, pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Dari 654 pejuang hak atas tanah yang sekaligus menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ada 515 individu yang ditangkap atau dikriminalisasi, kebanyakan di Indonesia.

"Juga ada 92 yang dianiaya (terutama di Indonesia dan Nepal), 15 yang mengalami serangan fisik, diantaranya tertembak (Bangladesh dan Indonesia), 12 tewas (Filipina dan Indonesia),” ungkap Marianne.

Penggusuran oleh aparat

Dari sisi pelaku penggusuran yang menambah catatan pelanggaran HAM, tertinggi ditempati oleh aparat negara yang bersenjata (73 persen) dan aparat keamanan dari korporasi (11 persen).

Sisanya dilakukan oleh penyerang tak dikenal, pemerintah daerah dan lainnya.

Baca juga: Bereskan Konflik Tanah, Dua Lembaga Ini Jalin Aliansi

Menurut data komparasi keenam negara tersebut, sepanjang tahun 2023, ada 690 kasus konflik agraria di keenam negara.

Konflik tersebut mencakup 1,87 juta hektar tanah yang masih berjalan dan mencakup hampir setengah juta rumah tangga, yang meliputi sekitar 2,2 juta orang.

Dari sisi luas, yang terbesar terjadi di Filipina dengan lebih dari 1 juta hektar tanah berada dalam konflik, kebanyakan meliputi tanah masyarakat adat.