Luhut Minta Tim Terpadu Pertanahan IKN Dibentuk, Ini Tugasnya

KOMPAS.com - Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (19/02/2024).

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan itu turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.

Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Luhut mengatakan bahwa perlu dibentuk tim terpadu untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pertanahan di IKN.

Kegiatan tersebut antara lain penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang ada di atas tanah aset dalam penguasaan; penyelesaian aset tanah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); serta penyelesaian aset tanaman dan non-tanaman yang ada di dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan non-wilayah KIPP.

Baca juga: Membandingkan IKN dengan NEOM, Sama-sama Megaproyek Kota Baru

Dok. Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (19/02/2024).

Ia mengatakan bahwa beberapa infrastruktur yang dibangun di IKN disediakan melalui Badan Bank Tanah.

Menurutnya, di samping pembentukan tim terpadu, diperlukan penilaian independen di lapangan serta pendampingan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Baca juga: Taksi Terbang IKN Bakal Diuji Coba di Bandara Sepinggan dan APT Pranoto

Adapun Rakor yang berlangsung secara daring ini juga dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia; serta perwakilan dari Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Eko Budi Kurniawan.