Tak Hanya Terminal, Pemerintah Harus Benahi Angkutan Umum di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno berpedapat, pembenahan terminal harus diikuti dengan angkutan umum di daerah.

"Pembenahan terminal harus diiringi pembenahan angkutan umum di daerah," jelas Djoko dalam keterangan tertulis yang diterim Kompas.com, Minggu (18/2/2024).

Djoko beralasan, pembenahan terminal tidak otomatis bisa mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum.

Hingga kini, pemerintah telah membangun dan membenahi banyak terminal, akan tetapi belum bisa mendongkrak pengguna angkutan umum.

"Beberapa terminal yang dibangun sepi kedatangan angkutan umum," katanya.

Sekarang, tidak sampai 5 persen dari keseluruhan 552 pemerintah daerah yang telah membenahi transportasi umum modern.

Dari 38 provinsi, hanya 15 ibukota provinsi yang baru mengembangkan transportasi umum moderen.

"Bahkan, ada ibu kota provinsi yang sudah tidak memiliki transportasi umum. Transportasi umum modern yang dimaksud adalah skema pembelian layanan (buy the service)," ungkapnya.

Baca juga: Groundbreaking Terminal II Bandara Hang Nadim Mundur Jadi April

Padahal, perencanaan terminal penumpang meliputi rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang, penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang, serta dan tipe dan kelas terminal penumpang.

"Simpul transportasi harus memperhatikan keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses," ungkapnya.

Keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses pada simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan pusat kegiatan pun harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung integrasi perpindahan moda angkutan umum.