Resmi! Sibolga Jadi Kota Lengkap Pertama di Sumatera Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mendeklarasikan Sibolga sebagai Kota Lengkap, pada Senin (18/12/2023).

Deklarasi ini menjadikan Sibolga sebagai Kota Lengkap pertama di Sumatera Utara dan Kota Lengkap ke-13 di Indonesia.

Dalam deklarasi yang berlangsung di Adimulia Hotel Medan ini, Menteri Hadi menjelaskan, suatu kota dinyatakan sebagai Kota Lengkap jika telah berhasil melakukan pemetaan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kota/kabupaten.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Harap Palangka Raya Segera Jadi Kota Lengkap

Syarat berikutnya untuk mencapai Kota Lengkap, data spasial dan yuridis, baik secara fisik dan elektronik hasilnya akurat.

“Karena sudah tidak terjadi lagi permasalahan gap atau overlap antar bidang satu dengan lainnya," papar Menteri Hadi seperti dikutip dari laman Instagram Kementerian ATR/BPN. 

Keuntungan dari dideklarasikannya suatu kota menjadi Kota Lengkap, menurut Menteri Hadi adalah tidak ada konflik antar tetangga yang menyangkut batas tanahnya karena tidak ada lagi bidang tanah yang overlap.

Selain itu, yang terpenting dari lengkap terdaftarnya suatu kota adalah dapat menghindari praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. 

Baca juga: Metro Resmi Jadi Kota Lengkap Pertama di Pulau Sumatera

"Mafia tanah sudah tidak bisa melakukan prakteknya, mengakui hak orang lain menjadi miliknya," tegasnya.

Keuntungan berikutnya, adalah investasi bisa berjalan dengan baik karena investor yang datang ke Sibolga bisa mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang hendak digunakan.

Atas terwujudnya Sibolga menjadi Kota Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) di kabupaten/kota setempat.

"Harapan kami seluruh wilayah di Indonesia semuanya bisa terdaftar, kemudian menjadi Kota Lengkap dan masuk ke sistem elektronik atau digital," tandas Menteri Hadi.