Kementerian PUPR Pastikan Tak Ada Perbaikan Jalan mulai 15 Desember

KOMPAS.com - Kementerian PUPR telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada momen libur Natal dan tahun baru 2023/2024.

Salah satunya yaitu menghentikan semua kegiatan perbaikan jalan paling lambat pada 15 Desember 2023, baik itu di jalan tol maupun non-tol.

"Kami memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan (tol dan non tol) selambat-lambatnya pada H-10 atau 15 Desember 2023," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 pada Rabu (21/11/2023).

Kendati demikian, pihaknya tetap memastikan seluruh jalan nasional fungsional, tidak ada lubang, serta rambu dan marka terpasang lengkap.

Baca juga: Enam Ruas Jalan Tol Akan Beroperasi Fungsional Saat Natal-Tahun Baru

Di samping itu, Kementerian PUPR akan melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan layanan jalan tol pada momen libur Natal dan tahun baru 2023/2024, meliputi:

• Pengaturan ulang flow kendaraan TIP Km 88A, Km 389A, dan Km 725A Trans Jawa; penambahan petugas pengaturan lalin di TIP Km 57A, Km 62B Japek, Km 45A, dan Km 38B, serta penambahan water barrier;
• Optimalisasi penggunaan Rest Area Management System (RAMS), CCTV untuk pemantauan kapasitas parkir, serta pengawasan keamanan dengan menugaskan personel satgas;
• Peningkatan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping dengan kegiatan pengecatan marka jalan, pemeliharaan guard rail, jembatan/JPO/overpass, pembatas beton, serta penanaman dan perawatan pohon;
• Menyediakan aplikasi BPJT Info yang dapat diakses melalui telepon seluler untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info tempat istirahat dan pelayanan;
• Menyediakan 37 Toilet Cabin, 26 unit Mobil Tangki Air, 10 Bus Toilet, 20 unit vacum tinja, dan 34 Hidran Umum di lokasi rest area jalan tol dan ruas jalan nasional.

Kementerian PUPR juga akan menyiagakan Tim Tanggap Bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik-titik rawan bencana (banjir, genangan air, dan tanah longsor).

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenhub, Korlantas, BMKG, BUJT, dan Kementerian atau lembaga lain yang terkait untuk kelancaran lalu lintas," pungkas Basuki.