Jumlah Kebutuhan Rumah di IKN Capai 16.000 Unit

KOMPAS.com - Kementerian PUPR menyebutkan bahwa peluang investasi pada bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat prospektif.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, kebutuhan rumah di IKN diperkirakan sebanyak 16.000 unit.

"Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di IKN. Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan akan pindah kesana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas Hankam serta masyarakat umum," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, pada Senin (13/11/2023).

Iwan menerangkan, untuk tahap I, perumahan di IKN akan dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN, dan 3.000 unit melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.

"Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni smart and green," tukasnya.

Baca juga: Rumah Tapak Masih Jadi Favorit di Daerah Sekitar IKN

Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, Fitrah Nur menambahkan, saat ini Kementerian PUPR terlibat dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar.

Pada sektor perumahan, telah dibangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi di IKN.

Lalu kini sedang dibangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan POLRI di zona KIPP IKN.

Dia pun berharap pelaku usaha properti ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah, tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya, sehingga akan lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif.

"Ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," pungkas Fitrah Nur.