Konektivitas Angkutan Umum Pengaruhi Jumlah Penumpang LRT Jabodebek

JAKARTA, KOMPAS.com -Sejak diresmikan operasi LRT Jabodebek oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023, ada peningkatan penumpang yang cukup berarti.

Peningkatan terjadi di stasiun-stasiun yang memiliki konektivitas dengan fasilitas angkutan umum dan aksesibilitas yang memadai, seperti Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Harjamukti dan Stasiun Bekasi Barat.

Berdasarkan data dari Data dari Divisi LRT Jabodebek PT KAI (4 Oktober 2023), sejak 26 September 2023 hingga 3 Oktober 2023, LRT Jabodebek mengangkut 431.050 penumpang.

Baca juga: Harga Apartemen yang Dilalui LRT Jabodebek Berpotensi Naik

Tiga stasiun penumpang tertinggi adalah Stasiun Dukuh Atas (99.080 penumpang), Stasiun Harjamukti (54.512 penumpang) dan Stasiun Bekasi Barat (44.642 penumpang).

Ketiga stasiun ini sudah konektivitas angkutan umum dan memiliki akses penghubung yang cukup baik.

Namun demikian, pada stasiun di area Bodebek yang belum memiliki konektivitas ke angkutan umum jumlah penumpang tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan feeder LRT Jabodebek yang dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan ditemukan bahwa sejumlah stasiun belum terkoneksi dengan angkutan umum.

Di Stasiun Jatibening Baru misalnya. Jalan masuk menuju stasiun di sisi Barat sudah terhubung dengan Jalan Curug Raya dan Jalan Kapin. Sayangnya, kawasan stasiun belum dilalui oleh angkutan umum existing.

Sementara itu, di Stasiun Cikunir 1 dan Stasiun Cikunir 2, belum ada angkutan umum yang lewat di depan stasiun.

Karena itu, perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengenai kesediaan penyediaan feeder.

Baca juga: Proyek LRT Jakarta Fase Velodrome-Manggarai Dimulai Oktober 2023

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan buruknya fasilitas angkutan umum di wilayah Bodebek turut mempengaruhi minat warga beralih menggunakan LRT Jabodebek.

“Kerjasama dan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan,” ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Idealnya, menurut Djoko, setiap kawasan perumahan memiliki layanan fasilitas angkutan umum.

Dengan adanya fasilitas tersebut, kurang dari 500 meter, warga dengan mudah mendapatkan angkutan umum.

“Pentingnya menyediakan fasilitas angkutan umum dari kawasan perumahan menuju stasiun terdekat (feeder) dapat menjadikan warga mudah menggunakan LRT Jabodebek,” paparnya.

Dikatakan, Pemda harusnya membantu menyediakan kebutuhan warganya untuk mendapatkan dengan mudah akses menuju stasiun.

“Bukan seolah seperti ini adalah kewajiban operator LRT Jabodebek dan pemerintah pusat (BPTJ) Kemenhub,” tegas Djoko.

Ia menambahkan, merupakan hal yang mendesak bagi pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hal ini diperlukan supaya penyediaan fasilitas angkutan umum menjadi kebutuhan dasar jadi perhatian pemerintah.