7 Batas Negara di Kalbar-Kaltara Masih Dirundingkan Pemerintah dengan Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, terdapat tujuh outstanding boundary problem (OBP) atau saling klaim bagian wilayah kedaulatan negara dengan Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal ini disampaikan Tito saat Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah, Senin (10/7/2023).

"Ini yang sedang kita bicarakan termasuk pada kami mendampingi Bapak Presiden (Joko Widodo) ke Malaysia juga bicarakan perbatasan ini dengan Pemerintah Malaysia yang saat itu disampaikan oleh Mendagrinya dan Bapak Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia)," ucap Tito.

Lebih jelasnya, terdapat empat 4 OBP di sektor barat (Kalbar-Serawak) akan diperundingkan setelah semua OBP di sektor timur selesai yakni, D 400, Gunung Raya, Sungai Buan, dan Batu Aum, Sungai Simantipal, C 500-C600.

Baca juga: Masuk Daftar Gelombang Kedua, Enam PLBN Tuntas Dibangun

Lalu, OBP Pulau Sebatik telah selesai disurvei bersama tahun 2019, tinggal menunggu pengesahan tingkat Joint Indonesia-Malaysia (JIM).

Sementara OBP B2700-B3100 dan Sungai Sinapad sedang dalam proses survei bersama Indonesia-Malaysia.

Sejauh ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan enam Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang masuk dalam tahap/gelombang dua.

Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019. Di mana sebelumnya pada tahap/gelombang satu, sebanyak tujuh PLBN sudah selesai konstruksi.

Ini meliputi PLBN Terpadu Sota di Kabupaten Merauke Papua, PLBN Terpadu Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.

Lalu, PLBN Terpadu Sei Pancang Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Napan Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Terpadu Yetetkun Kabupaten Boeven Digoel Papua.

Untuk PLBN Long Nawang dan PLBN Labang di Kaltara sedang dalam tahap pembangunan, sementara PLBN Sei Kelik Kalbar dan PLBN Oepoli NTT akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan titik batas kedua negara.

Sementara PLBN Long Midang akan dilanjutkan pembangunannya setelah pembangunan akses menuju lokasi selesai.