Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kontraktor Lokal Bermasalah, Kementerian PUPR Siap Bina

Kompas.com - 16/06/2023, 13:34 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra akan mengikuti arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya maupun kontraktor swasta yang bermasalah.

"Saya kira kita ikuti arahan Pak Menteri, kita akan koordinasi terus. Intinya, kita memiliki fungsi pembinaan bagi badan usaha-badan usaha tersebut, ya kita melakukan fungsi kita, ya kita antisipasi lah," jelas Rachman di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Pembinaan yang akan dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR berupa pelatihan tenaga kerja konstruksi (TKK) maupun manajemen badan usaha tersebut.

Baca juga: Disebut Wamen BUMN Poles Laporan Keuangan, WIKA: Diaudit Kantor Akuntan Publik

Apabila ada kontraktor yang memiliki pemasalahan sangat besar dan tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah pekerjaannya, maka pihaknya akan melakukan tindakan.

Rachman menuturkan, Kementerian PUPR secara umum sangat memperhatikan hal tersebut, termasuk BUMN Karya.

"Kami berkolaborasi terus terang dengan asosiasi dan juga berkomunikasi langsung dengan BUMN-BUMN untuk bisa mengetahui titik permasalahannya dimana," tutur Rachman.

Rachman menambahkan, BUMN-BUMN karya ini pun membutuhkan dukungan dari Pemerintah karena merupakan aset negara.

"Saya jelaskan, mereka butuh dukungan dari kita, itu adalah aset kita semua yang harus kita support (dukung) terus agar mereka bisa berdaya saat ini dan mudah-mudahan bisa bertahan," tambah Rachman.

Dia mengatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi melihat dari rantai pasok yang bergerak dari BUMN Karya tersebut seperti apa.

Rachman pun mewanti-mewanti kalau terjadi masalah kesulitan likuiditas, rantai pasok mereka pun ikut bobrok.

"Kami juga meminta dari teman-teman Ditjen terkait ya, misalnya yang ada di (Kementerian) PUPR gitu kan ya, itu bisa memantau betul pada saat ada gejala-gejala mereka mulai kesulitan, mereka bisa menginformasikan gitu," tutup Rachman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com