12 Unit Rumah Menteri di IKN Mulai Dibangun, Siap Huni Tahun 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 12 dari 36 unit rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai konstruksi.

"Sudah 11 persen, ada sekitar 12 unit. Total ada 36 unit, 12 unit sudah konstruksi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Iwan Suprijanto saat ditemui di Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk pembangunan rumah menteri di IKN adalah Rp 493 miliar.

Rumah menteri IKN ditargetkan siap huni pada Juni 2024, seiring dengan pemindahan ibu kota negara dari Kota Jakarta ke IKN tahap pertama.

Rumah menteri dibangun di lokasi persil 104 dengan luas 10,6 hektar, dan persil 105 dengan luas 9,1 hektar.

Hunian berbentuk rumah tapak ini memiliki dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

"Rumah tapak jabatan menteri ini nantinya akan dibangun dua lantai," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (02/06/2023).

Untuk lantai pertama, akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan juga kamar tidur tamu.

Baca juga: Tiga Tahun, Proyek Infrastruktur IKN Telan Dana Rp 24,16 Triliun

Sedangkan di lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan juga kamar tidur anak.

Kompleks hunian tersebut nantinya juga akan ditanami beberapa tumbuhan. Seperti halnya tanaman anggrek hitam, pohon ketapang, pohon jambu, dan sebagainya.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sementara paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur.