Per April, Program Sejuta Rumah Tembus 298.203 Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mencatat, hingga Kuartal I April 2023, capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) mencapai 298.203 unit.

Menurut Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur, angka itu diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya perekonomian Pasca-pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.

“Progres PSR per 30 April 2023 sebanyak 298.203 unit," tegas dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Rapor Program Sejuta Rumah Selama 2022, Tembus 1,1 Juta Unit

Menurut Fitrah, capaian PSR tersebut atau 84 persennya terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan sisanya 16 persen sebanyak 45.328 unit non MBR.

Fitrah mengatakan, capaian meningkat karena pada Maret 2023, tercatat hanya 183.331 unit.

Berdasarka data yang dihimpun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit.

Ini berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Lilkuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.

Selanjutnya, pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit.

Sedangkan untuk rumah non-MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan bidang perumahan di seluruh Indonesia guna mendorong pembangunan PSR," ucap dia.

Fitrah menambahkan, Kementerian PUPR juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik.