Dana Rp 235,3 Miliar Dialokasikan untuk Program Bedah Rumah di Sulsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Rp 235,3 miliar dana dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi III Iskandar Ismail saat menerima tinjauan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto pada Rabu (21/9/2022).

Adapun sejumlah dana tadi dialokasikan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di Sulsel sebanyak 11.769 unit.

"Tahun ini kami menargetkan 11.769 unit terbagi dalam Program Reguler 8.698 unit dan National Affordable Housing Program (NAHP) 3.071 tersebar di 23 Kabupaten/Kota," terangnya, mengutip rilis yang diterima Kompas.com.

Lanjutnya, saat ini progres fisik penyaluran Program BSPS di lapangan sudah mencapai 75 persen.

Baca juga: Ditjen Perumahan Dapat Pagu Rp 6,9 Triliun pada 2023, Bangun Berapa Unit Hunian?

Sementara dalam kegiatan peninjauan hasil pembangunan Program BSPS di Kota Makassar tersebut, Iwan menegaskan bahwa penyaluran BSPS tidak dipungut biaya atau gratis.

"Penyaluran Program BSPS ini tidak ada pungutan biaya. Jangan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kementerian PUPR untuk mengambil ataupun memotong dana bantuan bedah rumah untuk masyarakat yang kurang mampu," ujarnya.

Terang Iwan, pemerintah berupaya memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah dengan mendorong pelaksanaan Program BSPS sehingga mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat dari tidak layak huni menjadi lebih layak huni.

"Dana Program BSPS ini merupakan uang dari rakyat dan akan kami kembalikan kembali untuk rakyat melalui Program BSPS. Kami ingin masyarakat bisa menempati hunian yang layak," tambahnya.

Baca juga: Biayai 2.868 Rumah, Penyaluran Akad Tapera Tembus Rp 428,87 Miliar

Dana Program BSPS senilai Rp 20 juta diberikan sebagai stimulan bagi masyarakat dan dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan upah tukang Rp 2,5 juta.

Adapun berdasarkan data, saat ini ada 54 persen masyarakat yang tinggal di rumah layak huni. Targetnya pada akhir 2024 bisa mencapai 74 persen.