Tahun 2023, Pagu Indikatif Kementerian PUPR Capai Rp 98,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan pagu indikatif anggaran TA 2023 sebesar Rp 98,2 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan yaitu untuk dukungan manajemen sebesar Rp 7,9 triliun, committed non dukungan manajemen sebesar Rp 82,7 triliun dan Pagu bebas Rp 7,5 triliun.

"Saya kira TA 2023 sudah banyak yang committed sehingga tidak banyak ruang fiskal untuk program baru,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022). 

Basuki berharap seluruh pekerjaan proyek pembangunan dapat selesai pada tahun 2023. Karena itu, dia juga meminta jajarannya untuk memaksimalkan realisasi anggaran baik di tahun ini ataupun di tahun depan. 

Baca juga: Anggaran Ditjen Bina Konstruksi Terserap 97,54 Persen, Ini Buktinya

“Ini adalah arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” ujarnya. 

Adapun hingga Mei 2022, realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencapai 21,88 persen.

"Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun," katanya. 

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022 terdapat tiga arahan utama yang harus dilakukan, pertama, untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang, kedua, memanfaatkan semua dana blokir dan ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.

Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas yang perlu dialokasikan, yakni kegiatan baru yang merupakan perintah direktif Presiden.

Kemudian pembayaran hutang lahan dan hutang progres, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selanjutnya eskalasi, tunggakan dan kekurangan dana proyek multiyears contract (MYC) 2022 serta kegiatan prioritas lainnya seperti event internasional dan transisi eks BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Sebagaimana terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR ada potensi dana rupiah murni sebesar Rp 7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dan belum lelang.

"Dana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023,” ungkap Basuki.

Meski demikian, Basuki menekankan untuk selalu menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pembangunan infrastruktur.

”Untuk pekerjaan 2022 dan 2023 TKDN harus jadi pegangan kita. Kalau produknya tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tidak masalah untuk impor, tetapi harus izin secara tertulis supaya semua terdokumentasi,” pungkasnya.