Harga Lahan di Sekitar IKN Meroket, Seberapa Menarik Bagi Pengembang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengalami lonjakan harga hingga 10 kali lipat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Senin (21/03/2022).

"Kalau misalnya spekulasi yang terjadi, mungkin saja. Kalau harga naik, karena tanah di desa itu kemudian menjadi kota, orang berani beli, barangkali. Kalau harga naik itu karena permintaan meningkat ya wajar," kata Sofyan.

Baca juga: Mulai Senin Ini, Pendaftaran Sayembara Perancangan Kawasan dan Gedung IKN Dibuka

Lalu, seberapa menarik lahan di sekitar IKN Nusantara bagi para pengembang perumahan?

Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan dibangunnya IKN tentu akan berdampak pada pertumbuhan kawasan sekitarnya.

Karena itu, kawasan ini pastinya akan menjadi daya tarik bagi para pengembang perumahan.

Pasalnya, kawasan IKN dan sekitarnya seperti kertas kosong yang bisa dengan mudah dirancang semuanya dari nol.

"Kawasan IKN dan sekitarnya itu kan seperti kertas kosong. Jadi pengaturan zonasi perkotaan, jalur-jalur transportasi serta semua infrastruktur perkotaan akan bisa diatur dengan baik," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/03/2022).

Namun demikian, dalam membangun hunian di sekitar IKN, pengembang justru akan berupaya menghindari lahan-lahan yang dikuasai oleh spekulan. Misalnya dengan menjalin kemitraan dengan Perumnas.

Baca juga: Harga Tanah di IKN Diisukan Meroket, Apa Tanggapan Sofyan Djalil?

Hal itu penting agar hunian yang dibangun bisa dijual dengan harga yang terjangkau.

"Yang naik kan tanah-tanah yang sudah dipegang spekulan. Masih banyak tanah yang lain, misal dengan kemitraan, dengan Perumnas, karena selama ini bahkan untuk rumah subsidi tetap mayoritas swasta yang mengerjakan," ucap dia.

Bambang menuturkan dibangunnya IKN pasti akan mendorong migrasi penduduk yang ingin tinggal di kawasan tersebut.

Migrasi penduduk akan terjadi seiring relokasi IKN, dan mereka tentunya membutuhkan hunian serta tempat usaha.

Sebelumnya, Sofyan menegaskan, akan memantau adanya praktik spekulasi jual beli tanah di sekitar IKN.

Nantinya, Badan Otorita akan membentuk Satuan Petugas (Satgas) Tanah IKN yang terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Jadi, setiap orang beli tanah, kita akan lihat, akan dipanggil dulu. Sehingga, dengan demikian kalau orang yang punya tanah secara legal itu kemudian dia jual itu ada mekanismenya," ujarnya.

Namun, jika mereka bertujuan membeli tanah untuk spekulasi dan melanggar hukum, semuanya akan di clean and clear (dibersihkan) oleh Satgas Tanah IKN.