DP 0 Persen Harus Diikuti Turunnya Suku Bunga KPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia (REI) Royzani Sjachri mengusulkan penurunan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA).

Hal itu untuk melengkapi dan berjalan beriringan dengan kebijakan relaksasi loan to value/financing to value (LTV/FTV) maksimal 100 persen atau DP 0 persen.

"Kami harap bunga KPR-nya juga bisa diturunkan," kata Royzani dalam acara Mortgage Forum yang digelar secara virtual, pada Jumat (19/2/2021).

Royzani menjelaskan penurunan suka bunga KPR mestinya dapat dilakukan oleh perbankan, karena Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (DRRR).

Kini, suku bunga acuan berada di level terendah sepanjang sejarah bank sentral, yakni 3,50 persen.

Baca juga: 1 Maret 2021, Beli Rumah DP 0 Persen Resmi Berlaku

"Suku bunga acuan BI-7DRRR kan sudah turun tapi kok bunga KPR enggak turun serta merta? Atau kredit konstruksi belum turun," cetus Royzani.

Royzani juga berharap penurunan bunga KPR ini dapat mendekati bunga KPR berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yaitu sebesar 7 sampai 8 persen dalam jangka waktu atau tenor cicilan yang lebih lama.

Sebelumnya, Royzani atas nama REI mengusulkan tiga hal yakni pelonggaran syarat aplikator yang mengajukan KPR tidak sebatas masyarakat berpenghasilan rendah dengan gaji tetap, melainkan juga tidak tetap.

Hal ini mempertimbangkan konsumen dengan motif end user atau membeli untuk memenuhi kebutuhan, mayoritas berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Selain itu, REI juga meminta keringanan berupa penundaan angsuran terutama untuk MBR selama masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Rasio Kredit Direlaksasi, DP Rumah Jadi 0 Persen Ini Rinciannya

"Kami berharap ada penundaan angsuran rumah bagi MBR. Paling tidak selama enam bulan atau mungkin diperpanjang lagi tenornya lebih dari 20 tahun," ujarnya.

Terakhir, REI mengusulkan penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam pemerataan KPR bersubsidi di seluruh daerah. Tujuannya agar BPD juga dapat turut serta menyerap dan memberikan KPR kepada masyarakat terutama untuk MBR.