Akhirnya, Pemerintah Tangani Banjir Tanpa Melihat Batasan Wilayah Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini, pelaksanaan program penanganan banjir kerap menjadi polemik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Seperti yang pernah terjadi di Jakarta, ketika program normalisasi yang dilaksanakan pemerintah pusat berbenturan dengan program naturalisasi yang digaungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Nah, kali ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengendalikan banjir tanpa memandang batasan wilayah administrasi dan kewenangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan hal itu dalam Webinar Nasional Dewan SDA Nasional: "Kenapa Banjir?", Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Selain Hujan Ekstrem, Kerusakan DAS Jadi Pemicu Banjir dan Longsor

Program penanganan banjir yang akan dilakukan ini berupa penyelamatan Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW).

"Dalam melakukan pengendalian (banjir), kami berupaya melakukan penyelamatan SDEW, terutama di daerah perkotaan," tegas Budi.

Budi melanjutkan, penyelamatan SDEW ini dilakukan dengan pendekatan wilayah sungai, baik dari hulu ke hilir.

Selain itu, juga diterbitkan instrumen pengendalian bersifat menengah atau messo yang mencakup beberapa hal.

Misalnya, arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disentif, sanksi dalam lingkungan wilayah sungai (WS).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, terjadinya banjir bukan hanya cuaca ekstrem, melainkan adanya kerusakan DAS.

Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia saat ini.

Menurut Basuki, fenomena ini tentunya dapat mengancam kelestarian fungsi DAS.

Sementara itu, kemampuan Indonesia dalam menangani lahan kritis hanya berkisar 230.000 hektar per tahun.

Angka itu hanya menyubang 1,66 persen atau kurang dari 2 persen terhadap jumlah lahan kritis yang tengah dihadapi.

Oleh karena itu, banjir juga harus ditangani secara utuh atau kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan visi bersama secara berkelanjutan.

"Nuansa kebersamaan dan kolaborasi perlu kita upayakan segera menjadi kenyataan di lapangan," ucap Basuki.