Anggaran APBN Kementerian PUPR yang Tidak Terserap Rp 6,36 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp 97,4 triliun.

Artinya, serapan APBN tahun 2020 Kementerian PUPR sebesar 93,9 persen dari total pagu anggaran senilai Rp 103,78 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (21/1/2021).

"Sementara anggaran yang tidak terserap sebesar 6,75 persen atau senilai Rp 6,36 triliun," ungkap Basuki.

Tidak terserapnya APBN Tahun 2020 Kementerian PUPR disebabkan dari dana blokir, sisa lelang belum termanfaatkan, sisa belanja pegawai, dan belanja barang.

Kemudian, belanja barang, kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya.

Baca juga: Perkiraan Serapan Anggaran Kementerian PUPR Akhir Januari Rp 14,8 Triliun

Basuki mengungkapkan, serapan APBN Tahun 2020 Kementerian PUPR terdiri dari bidang sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

Rinciannya, di bidang SDA, telah dilakukan pembangunan lanjutan (on-going) 46 bendungan dan 3 diantaranya telah tuntas.

Ketiga bendungan tersebut yakni, Bendungan Napun Gete di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bendungan Tukul di Jawa Timur, dan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan.

Lalu, pembangunan daerah irigasi seluas 11.236 hektar area, rehabilitas jaringan irigasi seluas 58.130 hektar area, 114,79 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai, 60 embung, dan 2,52 meter kubik per detik ketersediaan air baku.

Kemudian, di bidang jalan dan jembatan, telah terbangun 246 kilometer jalan tol, 463 kilometer jalan baru, 16.923 meter jembatan, 987 meter flyover dan underpass.

Selanjutnya, di bidang permukiman, telah terbangun 1.874 liter per detik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penanganan sampah untuk 605.362 Kartu Keluarga (KK), pengelolaan air limbang untuk 378.355 KK, penanganan kawasan kumuh seluas 1.686 hektar area.

Lalu, 11 kawasan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan 463 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Sementara itu, di bidang perumahan, 823 unit rumah susun (rusun) telah terbangun, 1.575 unit rumah khusus (rusus), 233.298 unit rumah swadaya, 11.547 unit prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.