Australia Akan Bentuk Badan Penasihat, Atasi Risiko AI

SYDNEY, KOMPAS.com - Australia akan membentuk sebuah badan penasihat untuk memitigasi risiko-risiko dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), kata pemerintah pada Rabu (17/1/2024).

Australia menjadi negara terbaru yang meningkatkan pengawasannya terhadap teknologi ini.

Pemerintah juga mengatakan bahwa mereka berencana untuk bekerja sama dengan badan-badan industri untuk memperkenalkan berbagai panduan, termasuk mendorong perusahaan-perusahaan teknologi untuk memberi label dan tanda air pada konten yang dihasilkan kecerdasan buatan.

Baca juga: Australia Akan Bentuk Badan Penasihat untuk Tanggulangi Risiko AI, Apa Rencananya?

Menteri Sains dan Industri Ed Husic mengatakan bahwa AI diperkirakan akan menumbuhkan ekonomi, tetapi penggunaannya dalam bisnis masih belum merata.

"Ada juga masalah kepercayaan di sekitar teknologi itu sendiri dan kepercayaan yang rendah itu menjadi rem tangan terhadap penggunaan teknologi dan itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi," katanya, dilansir dari Reuters.

Australia membentuk Komisioner eSafety pertama di dunia pada tahun 2015, tetapi tertinggal dari beberapa negara lain dalam hal regulasi AI.

Pedoman awal akan bersifat sukarela, berbeda dengan yurisdiksi lain termasuk Uni Eropa, yang aturannya tentang AI untuk perusahaan teknologi bersifat wajib.

Australia membuka konsultasi tentang AI tahun lalu yang menerima lebih dari 500 tanggapan.

Dalam tanggapan sementara, pemerintah mengatakan bahwa mereka ingin membedakan antara apa yang disebutnya sebagai penggunaan AI yang berisiko rendah.

Contohnya seperti menyaring email spam dan contoh-contoh yang berisiko tinggi seperti pembuatan konten yang dimanipulasi, yang juga dikenal sebagai pemalsuan yang mendalam.

Baca juga: Australia Bantu AS dan Inggris Serang Houthi di Yaman

Pemerintah berencana untuk merilis tanggapan lengkap terhadap konsultasi tersebut akhir tahun ini.