Kemenlu RI: AS Seharusnya jadi Mediator Perang Hamas-Israel

Penulis: Fathiyah Wardah/VOA Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut, Amerika Serikat seharusnya memainkan peran sebagai mediator dalam perang Hamas-Israel, dan tidak terlibat lebih jauh karena akan semakin mempersulit penghentian konflik bersenjata.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), Sabtu (14/10/2023) malam, memerintahkan pengiriman kelompok serangan kapal induk (CSG) USS Dwight D Eisenhower ke Mediterania Timur untuk bergabung dengan kelompok kapal induk penyerang USS Gerald R Ford yang telah tiba sehari sebelumnya.

CSG USS Eisenhower mencakup kapal penjelajah berpeluru kendali USS Philippine Sea, kapal perusak berpeluru kendali USS Gravely dan USS Mason, dan Carrier Air Wing 3 dengan sembilan skuadron pesawat.

Baca juga: Duduk Perkara Perang Israel-Palestina di Gaza: Titik Mula

Sementara USS Ford sebelumnya mencakup USS Normandia, USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney dan USS Roosevelt, serta beberapa skuadron pesawat tempur F15, F16 dan A10.

Pentagon mengatakan, peningkatan kekuatan AS ini menandakan komitmen kuat Washington terhadap keamanan Israel dan tekad untuk menghalangi kehadiran aktor negara atau aktor non-negara yang akan memperburuk perang ini.

DEPARTEMEN PERTAHANAN AS/RYAN D MCLEARNON via VOA INDONESIA Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) kembali ke pangkalannya di Norfolk, Virginia.

"AS seharusnya jadi mediator, bukan kerahkan kekuatan"

Menanggapi hal tersebut, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih kepada VOA pada Minggu (15/10/2023) mengatakan, tindakan mengirim dua kapal induk untuk membantu Israel merupakan penggunaan kekuatan berlebihan.

"Amerika mengirim dua kapal induk ke sana itu kayak mau menghadapi Rusia atau Tiongkok, atau bersatu untuk menghadapi Korea Utara. Ini yang dihadapi kan kelompok perlawanan yang dalam kondisi tertindas. Pengiriman (dua kapal induk) ini tidak menambah baik, justru akan menambah ketegangan dan eskalasi konflik di kawasan tersebut," katanya.

Menurutnya, keterlibatan AS dalam mendukung Israel akan semakin mempersulit penghentian konflik bersenjata. Ia menggarisbawahi AS seharusnya berperan menjadi mediator untuk menurunkan ketegangan.

Tekan Israel kembali ke meja perundingan

Tidak hanya AS, negara-negara kuat, tambah Bagus, harus menekan Israel agar mematuhi semua resolusi yang sudah dihasilkan.

Tel Aviv juga harus ditekan agar bersedia kembali ke meja perundingan dengan Palestina untuk mewujudkan solusi dua negara yang menjadi penyelesaian perdamaian paling moderat.

Bagus merujuk pada pernyataan Pemerintah China yang secara tegas menyebut telah terjadinya ketidakadilan bagi Palestina dan tidak ada pihak yang berupaya menyelesaikan masalah ini secara serius.

Bagus juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa keterlibatan AS lebih jauh guna mendukung Israel secara militer akan membuat perang justru merebak ke kawasan lain. Hal ini tampak dengan mulai terjadinya pertempuran antara pasukan Israel dan Hezbollah di selatan Lebanon.

Baca juga: Hezbollah Akan Gabung ke Hamas Lawan Israel jika Waktunya Tepat

Banyak pengungsi Palestina di Lebanon, Yordania, dan Suriah tentu yang peduli dengan situasi di Tanah Air mereka dan tidak segan-segan bergabung untuk melawan Israel.

Kementerian Luar Negeri Indonesia merupakan salah satu entitas yang paling kuat menyuarakan dukungan pada Palestina, sebagaimana yang diungkap di dalam berbagai forum multilateral seperti: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok.