Harapan Biden Setelah Ketua DPR AS Kevin McCarthy Digulingkan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Joe Biden ingin DPR AS segera memilih ketua baru setelah Kevin McCarthy digulingkan pada Selasa (3/10/2023).

"Karena tantangan mendesak yang dihadapi bangsa kita tidak akan menunggu, dia (Presiden Biden) berharap DPR akan segera memilih ketuanya," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk kali pertama dalam sejarah Amerika Serikat, para anggota DPR memilih untuk menggulingkan ketua mereka.

Baca juga: Kevin McCarthy Digulingkan dari Kursi Ketua DPR AS dalam Pemungutan Suara Bersejarah

Kevin McCarthy adalah seorang politisi dari Partai Republik.

Dia dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR AS melalui pemungutan suara dengan hasil 216-210.

Pemungutan suara itu nyatanya dipicu oleh tentangan dari anggota partainya sendiri.

Anggota DPR AS dari Partai Republik Matt Gaetz pada mulanya mengajukan mosi pengosongan jabatan pada Senin (2/10/2023) untuk menggulingkan McCarthy.

Penyebabnya, dia merasa frustrasi akan kepemimpinan McCarthy setelah sang ketua DPR gagal menggolkan RUU anggaran yang sesuai dengan prioritas kubu konservatif pekan lalu.

Mayoritas tipis Partai Republik di DPR membuat Gaetz hanya memerlukan segelintir anggota Partai Republik yang sepemikiran dengannya untuk bersama-sama Partai Demokrat mencopot McCarthy.

Mayoritas anggota dari Partai Republik sendiri memilih mempertahankan McCarthy di kursi ketua.

“Berpikirlah baik-baik sebelum Anda menjerumuskan kita ke dalam kekacauan, karena ke sanalah kita menuju jika kita mengosongkan jabatan ketua DPR,” kata Tom Cole, anggota DPR dari Partai Republik, di DPR pada Selasa.

Baca juga: Kevin McCarthy Jadi Ketua DPR AS, Biden: Saya Siap Bekerja Sama Demi Rakyat

Gaetz menanggapinya dengan mengatakan, “Saya tidak menganggap menggulingkan Kevin McCarthy sebagai kekacauan. Saya rasa utang sebesar 33 triliun dollar AS yang jadi kekacauan. Saya rasa menghadapi defisit tahunan sebesar 2,2 triliun dollar AS adalah kekacauan. Menurut saya tidak menggolkan RUU anggaran per subyeklah yang jadi kekacauan”.

Beberapa politisi Partai Republik juga mengungkapkan rasa frustrasi mereka terkait kesepakatan yang dibuat McCarthy dengan Presiden Joe Biden awal tahun ini untuk membatasi tingkat belanja negara dengan imbalan menaikkan plafon utang.