Dianggap Halangi Polisi, Ketua Kelompok Jurnalis Hong Kong Dibui

HONG KONG, KOMPAS.com - Kepala kelompok jurnalis terkemuka di Hong Kong dijatuhi hukuman lima hari penjara karena menghalangi petugas polisi pada bulan September tahun lalu.

Ronson Chan, ketua Asosiasi Wartawan Hong Kong, ditahan dan diborgol oleh dua petugas berpakaian preman ketika sedang meliput sebuah berita setelah ia gagal menyerahkan kartu identitas pribadinya.

Dilansir dari Reuters, Chan, yang mengaku tidak bersalah, sebelumnya mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah meminta polisi untuk menunjukkan kartu surat perintah mereka sebelum menyerahkan dokumennya, yang harus dibawa semua penduduk Hong Kong.

Baca juga: China Sebut Inggris Berusaha Kacaukan Hong Kong

Hakim Leung Ka-kie memutuskan Chan bersalah.

Leung menolak untuk mempertimbangkan pelayanan masyarakat karena menurutnya Chan tidak menunjukkan penyesalan.

Leung memberikan jaminan sebesar 30.000 dollar Hong Kong kepada Chan setelah pengacaranya mengatakan bahwa dia akan mengajukan banding.

Wartawan tersebut tidak dapat meninggalkan Hong Kong dan harus menyerahkan dokumen perjalanannya.

Berbicara setelah sidang, Chan mengatakan bahwa dia tidak terkejut dengan hukuman penahanan tersebut.

"Semua orang dapat melihat bagaimana pengadilan memandang kasus ini. Saya pikir keadilan ada di hati kita," katanya.

Chan mengatakan bahwa dia berharap para jurnalis dapat berdiri teguh dalam tugas mereka untuk meliput berita yang benar untuk Hong Kong dan dunia.

Baca juga: Curah Hujan Tertinggi di Hong Kong dalam 140 Tahun Terakhir, Kota Tergenang Banjir

Dia mengatakan bahwa sulit untuk mengatakan apa dampak dari kasusnya terhadap kebebasan pers.

Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pengajuan banding.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong adalah salah satu kelompok profesional besar terakhir di Hong Kong yang mengadvokasi hak-hak dasar dan kebebasan pers, menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional pada bulan Juni 2020 oleh pihak berwenang China.

Beberapa pemerintah Barat telah mengkritik undang-undang tersebut sebagai undang-undang yang represif, mengingat kebebasan yang diberikan kepada Hong Kong setelah diserahkan kembali ke pemerintahan Cina oleh Inggris pada tahun 1997.

Baca juga: Hong Kong Langsung Akan Batasi Impor Makanan dari Jepang Buntut Limbah PLTN Fukushima

Para pejabat Beijing dan Hong Kong mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan stabilitas setelah kota ini diguncang oleh demonstrasi pro-demokrasi selama berbulan-bulan pada tahun 2019.