Tanggapan AS Setelah Disebut Presiden Brasil Dorong Perang di Ukraina

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Gedung Putih memberikan tanggapan setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) mendorong perang di Ukraina.

"Dalam kasus ini, Brasil menirukan propaganda Rusia dan China tanpa melihat fakta sama sekali," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby kepada wartawan pada Senin (17/4/2023).

Pada Sabtu (15/4/2023), selama kunjungan ke China, Lula mengatakan AS perlu berhenti mendorong perang dan mulai berbicara tentang perdamaian.

Baca juga: Presiden Lula Terang-terangan Tuding Bolsonaro Persiapkan Kudeta 8 Januari

Selain AS, kata dia, Uni Eropa juga perlu mulai berbicara tentang perdamaian di Ukraina.

Brasil sendiri tidak bergabung dengan negara-negara Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan menolak permintaan untuk memasok amunisi ke Ukraina.

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, bahwa Rusia berterima kasih kepada rekan-rekan Brasil atas pemahaman mereka yang jelas tentang asal-usul situasi di Ukraina.

Dia berkata demikian ketika berada di Brasil sebagai bagian dari agenda tur Amerika Latin.

AS: kami jelas ingin perang berakhir

Lula sendiri tampak sangat ingin mendukung upaya Brasil untuk menjadi pembawa damai non-blok.

Tapi, Kirby mengatakan, pesan Lula tentang perang Rusia-Ukraina sangat bermasalah.

"Kami tidak memiliki keberatan terhadap negara mana pun yang ingin mencoba mengakhiri perang. Jelas kami ingin perang berakhir," katanya, sebagaimana dikutip dari AFP.

Baca juga: Brasil Sambut Pemimpin Baru, Lula Bersumpah Lakukan Perubahan Drastis

Menurut Kirby, berakhirnya perang Rusia-Ukraina bisa saja terjadi sekarang atau hari ini, apabila Presiden Rusia Vladimir Putin berhenti menyerang Ukraina dan menarik pasukannya keluar.

"Komentar terbaru oleh Brasil bahwa Ukraina harus mempertimbangkan secara resmi menyerahkan Crimea sebagai konsesi perdamaian benar-benar salah arah, terutama untuk negara seperti Brasil yang telah memilih untuk menegakkan prinsip kedaulatan dan integritas wilayah (di PBB)," ucap dia.