AS Pertimbangkan Jatuhkan Sanksi ke China untuk Cegah Agresi ke Taiwan

TAIPEI, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan opsi untuk paket sanksi terhadap China untuk mencegahnya menyerang Taiwan, dengan Uni Eropa mendapat tekanan diplomatik dari Taipei untuk melakukan hal yang sama, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Al Jazeera mewartakan pada Rabu (14/9/2022), sumber-sumber itu mengatakan pertimbangan di Washington dan lobi terpisah utusan UE di Taipei berada pada tahap awal, untuk sebuah tanggapan terhadap kekhawatiran invasi China ke Taiwan.

Langkah tersebut terjadi di tengah kekhawatiran akan ancaman agresi China telah tumbuh ketika ketegangan militer meningkat di Selat Taiwan.

Baca juga: Potensi Penjualan Senjata AS ke Taiwan Disetujui, China Ngamuk dan Bersumpah Membalas

Idenya adalah untuk mengadopsi sanksi di luar tindakan yang telah diambil di Barat, untuk membatasi beberapa perdagangan dan investasi dengan China dalam teknologi sensitif seperti chip komputer dan peralatan telekomunikasi.

Sumber tersebut tidak memberikan perincian tentang apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi gagasan sanksi terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia dan salah satu mata rantai terbesar rantai pasokan global menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan tindakan tersebut.

“Potensi pengenaan sanksi terhadap China adalah latihan yang jauh lebih kompleks daripada sanksi terhadap Rusia. Ini mengingat keterlibatan AS dan sekutunya yang luas dengan ekonomi China,” kata Nazak Nikakhtar, mantan pejabat senior Departemen Perdagangan AS.

China mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bulan lalu menembakkan rudal ke pulau itu dan berlayar dengan kapal perang melintasi perbatasan laut tidak resmi mereka.

Pergerakan pasukan China itu dilakukan setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei, dalam apa yang dilihat Beijing sebagai provokasi.

Baca juga: Peringatan Taiwan pada China: Jangan Pernah Langgar Batas Pintu Kami

Presiden China Xi Jinping telah berjanji untuk membawa Taiwan, yang diperintah secara demokratis, ke bawah kendali Beijing dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan.

Adapun Xi, akan mengamankan masa jabatan kepemimpinan lima tahun ketiga di kongres Partai Komunis bulan depan. Pemerintah Taiwan menolak keras klaim kedaulatan China.

“Di Washington, para pejabat sedang mempertimbangkan opsi untuk kemungkinan paket sanksi terhadap China untuk mencegah Xi mencoba menyerang Taiwan,” kata seorang pejabat AS dan seorang pejabat dari negara yang berkoordinasi erat dengan Washington sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pembicaraan AS mengenai sanksi dimulai setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari, tetapi mendapat urgensi baru setelah reaksi China terhadap kunjungan Pelosi, kata kedua sumber tersebut.

AS, yang didukung oleh sekutu NATO, mengambil pendekatan serupa ke Rusia pada Januari, dengan ancaman sanksi yang tidak ditentukan. Tetapi cara ini gagal menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meluncurkan invasi ke Ukraina.

Baca juga: Jaga-jaga Perang Lawan China, Warga Taiwan Berlatih Hidup dalam Krisis seperti Ukraina

Gedung Putih fokus untuk membuat negara-negara pada pandangan yang sama, termasuk koordinasi antara Eropa dan Asia, dan menghindari memprovokasi Beijing, kata pejabat non-AS.

Reuters yang menghimpun berita ini tidak dapat mempelajari perincian tentang sanksi spesifik apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi beberapa analis menyarankan militer China dapat menjadi fokusnya.

“Gambaran besar, pembicaraan sanksi awal kemungkinan akan berkisar pada membatasi akses China ke teknologi tertentu yang diperlukan untuk mempertahankan operasi militer melawan Taiwan,” kata Craig Singleton dari Foundation for Defense of Democracies.

Gedung Putih menolak berkomentar.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan telah membahas latihan perang China baru-baru ini dan “tantangan besar” yang dihadapi China terhadap Taiwan dan kawasan dengan AS, Eropa, dan mitra lain yang berpikiran sama, tetapi tidak dapat mengungkapkan rinciannya.

Kementerian Luar Negeri China dan Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.