China Gagal Kirim Uang untuk Tiga Proyek Kereta di Filipina, Marcos Langsung Batalkan Kesepakatan

MANILA, KOMPAS.com - Filipina menarik diri dari kesepakatan pendanaan infrastruktur dengan China senilai hampir 5 miliar dollar AS (Rp 75 triliun) setelah Beijing gagal mengirimkan uang tunai.

Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr membatalkan rencana yang dinegosiasikan oleh pendahulunya, Rodrigo Duterte, menyalahkan kegagalan Beijing “untuk bertindak atas permintaan pendanaan.”

Baca juga: Saat Warga Filipina di Luar Negeri Borong Buku tentang Rezim Marcos untuk Jaga Kebenaran Sejarah...

Pejabat kementerian transportasi Filipina Cesar Chavez mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu “ditarik”, sebagaimana dilansir Daily Mail pada Sabtu (16/7/2022).

Perjanjian senilai 4,9 miliar dollar AS (Rp 73,4 triliun) tersebut mengharuskan perusahaan konstruksi China membangun Proyek Kereta Api Subic-Clark, Proyek Jarak Jauh Selatan Kereta Api Nasional Filipina dan segmen Davao-Digos dari Proyek Kereta Api Mindanao.

Proyek ini adalah bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) multi-triliun dollar China, untuk memperluas pengaruh globalnya ke seluruh negara berkembang.

Sebagai imbalannya, China berharap Filipina akan mengesampingkan klaimnya di Laut China Selatan.

Tapi Marcos, yang dikenal di negaranya sebagai 'Bongbong', bersumpah untuk mengambil kebijakan yang keras terkait kedaulatan nasional, dan untuk membuat ekonomi Filipina lebih mandiri.

Kesenjangan pendanaan dalam proposal yang signifikan sekarang harus diisi oleh negara lain atau dengan modal swasta.

Baca juga: Presiden China Xi Jinping Singgung Perkembangan Islam di Xinjiang

Akan tetapi seorang pejabat China mengatakan kepada Reuters: “Saya dapat mengatakan kerja sama China-Filipina atas perkeretaapian akan berlanjut. China terbuka untuk diskusi dengan Filipina.”

Dari lebih dari 1.100 km (680 mil) sebelum Perang Dunia II, Filipina hanya memiliki 77 km jalur kereta api operasional pada 2016, jauh di belakang pusat kota lainnya di seluruh Asia, menurut data pemerintah.

Negosiasi untuk proyek-proyek kereta api dimulai pada 2018, selama pencairan hubungan China dan Filipina yang dipimpin Duterte.

Polemik Belt and Road Initiative

Di bawah Belt and Road Initiative (BRI) Beijing, perusahaan-perusahaan China telah membangun jalan, jembatan, dan bandara di 70 negara tempat China mencari pengaruh yang lebih besar.

Visinya adalah untuk menghidupkan rute perdagangan “Jalur Sutra baru” antara Asia dan Eropa, dan menjadi kebijakan unggulan Presiden Xi Jinping untuk ekspansi China.

Baca juga: Wapres China Langsung Temui Marcos Jr Usai Pelantikan Presiden, Ajukan 4 Poin Kesepahaman

Rencananya jalur tersebut terdiri dari 'sabuk' enam koridor darat, yang mengarahkan perdagangan ke dan dari China, dan 'jalan' maritim rute pelayaran dan pelabuhan laut dari Laut China Selatan ke Samudra Hindia.

Pilar BRI yang sudah dibangun antara lain jalur kereta barang dari Wuhan ke Lyon dan Chengdu ke Praha.