Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, AS Gandeng Perusahaan Indonesia Dorong Praktik Bisnis Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (29/6/2022), menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan dua perusahaan Indonesia untuk meningkatkan produksi komoditas dan rantai pasokan berkelanjutan, pengelolaan tata guna lahan, dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari praktik bisnis berkelanjutan.

Pihak AS di sini adalah program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR).

“Kegiatan dunia usaha dapat mendorong emisi gas rumah kaca. Namun, dunia usaha juga dapat berkontribusi memberikan solusi untuk mencegah, melakukan mitigasi, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim,” kata Jeff Cohen, Direktur USAID Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis yang dikirim Kedubes AS di Jakarta kepada Kompas.com.

Baca juga: AS Bunuh Pemimpin Senior Kelompok Terkait Al-Qaeda di Suriah, Diburu Pakai Roket

Dua perusahaan yang menandatangani MSP adalah PT Dharma Satya Nusantara, Tbk dan PT Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk.

Melalui SEGAR, USAID mendukung dua perusahaan tersebut untuk mengembangkan metode produksi komoditas yang lebih berkelanjutan termasuk di antaranya manajemen pencegahan kebakaran gambut dan lahan serta mitigasi konflik manusia-satwa liar.

“Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah kepentingan semua orang. USAID bangga dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan bersama dalam hal keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi untuk generasi mendatang,” jelas Cohen.

Selain itu, USAID melalui SEGAR juga bekerja sama dengan Accountability Framework Initiative (AFi), sebuah inisiatif yang mendukung dunia usaha untuk memperkuat prinsip dan praktik ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rantai pasokannya.

Baca juga: Korut Tuduh AS Ciptakan NATO Asia demi Gulingkan Kim Jong Un

Kemitraan dengan AFi ini akan memperluas dan memajukan kegiatan dalam menetapkan, melaksanakan, dan memantau komitmen yang efektif terhadap deforestasi, pengurangan dampak konversi ekosistem dari hutan menjadi kawasan produksi, dan hak asasi manusia (HAM) dalam rantai pasokan.

Ini termasuk memastikan semua perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat serta hak-hak pekerja termasuk semua mitranya.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Nur Hygiawati Rahayu, mengatakan kerusakan keanekaragaman hayati merupakan salah satu dari risiko utama terbesar yang dapat mengancam iklim dan lingkungan pada 10 tahun ke depan, di samping cuaca ekstrem, kegagalan aksi iklim, dan bencana alam.

Kementerian PPN merupakan Implementing Agency USAID SEGAR.

Dia berharap, sektor swasta dapat berkontribusi lebih aktif dalam ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan, di antaranya melalui program-program restorasi dan konservasi ekosistem yang relevan untuk menjaga stok karbon, serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Acara ini pun dianggap menjadi wadah pemahaman bersama dan menginspirasi lebih banyak perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di masa mendatang.

Baca juga: Kereta Api Tabrak Truk di AS, 7 Gerbong Anjlok, 3 Orang Tewas