Saat AS dan Sekutu Dikritik Keras karena Dorong Sanksi ke Rusia tapi Biarkan Israel…

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS dan beberapa sekutu Eropanya dituduh menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, tapi memblokir upaya yang sama atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Kelompok-kelompok pro-Israel di AS telah menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus mengeksploitasi penderitaan Ukraina untuk membuat persamaan yang salah.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-13 Serangan Rusia ke Ukraina, Presiden China Angkat Bicara, AS Setop Impor Minyak Moskwa

Bulan lalu, Amnesty International bergabung dengan kelompok hak asasi manusia (HAM) lainnya menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel.

Israel dituduh melanggar hukum internasional, dengan mempraktikkan bentuk apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam "dominasi" Palestina.

Pejabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di Tepi Barat, blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran warga sipil Palestina.

Sementara mendesak untuk tindakan sanksi ke Rusia, AS dan pemerintah lainnya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel.

Baca juga: NATO Tegaskan Perang Rusia Tak Boleh Menyebar ke Luar Ukraina

Standar ganda AS 

Pada Selasa (1/3/2022), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan kepada dewan HAM PBB bahwa mereka harus mengirim "pesan tegas" kepada Vladimir Putin. Tujuannya untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit dan bangunan tempat tinggal, dan menewaskan ratusan warga sipil.

“Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, dewan ini dibuat untuk menghentikannya. Jika kita tidak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu?” ujarnya kala itu.

Namun dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan dewan HAM PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah "noda pada kredibilitas dewan" dan menyerukan agar mereka dihentikan.

Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas “pelanggaran hak untuk hidup” yang terus-menerus dan kejahatan lainnya.

AP PHOTO/OLIVIER DOULIERY Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, kiri bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid, di Riga, Latvia, Senin, 7 Maret 2022.

Baca juga: Ukraina Geram PBB Dilaporkan Sensor Kata “Perang” dan “Invasi” Terkait Serangan Rusia

Bukan hanya AS

Seperti AS, Inggris dan Kanada juga dinilai munafik karena memimpin seruan agar Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina.

Tahun lalu, kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel. Mereka beralasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat, meskipun diakui sebagai negara oleh PBB.

Di Inggris, anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott mengatakan kepada parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina.

“Orang-orang Palestina meminta kami untuk berbicara dan bertindak dalam gerakan yang sama. Kami memberikan sanksi kepada Rusia atas Krimea, dan kami sekarang kemungkinan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi, yang dengan sepenuh hati saya setujui. Namun orang-orang Palestina bertanya mengapa kami (Inggris) tidak melakukan apa pun untuk mengakhiri pendudukan Israel,” katanya.

Para kritikus juga menuduh badan sepak bola internasional memiliki kebijakan yang kontradiktif.

Baca juga: Presiden Ukraina Minta Barat Akui Rusia Sebagai Negara Teroris